GueBerita.com – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, telah mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kontraktor yang terlibat dalam pengerjaan proyek pemerintah. Ia menekankan pentingnya penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya Pemkab Sidoarjo untuk memperbaiki sistem pengelolaan pembangunan di wilayahnya. Selain itu, instruksi ini juga sejalan dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Subandi dalam acara Penandatanganan Kontrak Bersama Paket Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026. Acara yang dihadiri oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas ini berlangsung pada hari Kamis, 18 Juni 2026.
Dalam pidatonya, Bupati Subandi secara eksplisit menyatakan bahwa berbagai kendala keterlambatan pekerjaan dan deviasi proyek yang pernah terjadi di masa lalu harus menjadi bahan evaluasi mendalam bagi semua pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa pembangunan yang sedang dilaksanakan merupakan penggunaan dana rakyat, sehingga kualitasnya harus dijaga dengan sangat baik.
“Hari ini kita ingin berbenah. Kita koreksi persoalannya sampai di mana. Ke depan kontraktor harus bekerja tepat waktu dan mutunya harus bagus,” ujar Bupati Subandi, menegaskan komitmennya terhadap perbaikan.
Lebih lanjut, Bupati Subandi juga memberikan peringatan keras kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ia meminta agar para PPK lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Pengawasan yang ketat, menurutnya, merupakan kunci utama dalam upaya perbaikan tata kelola proyek.
Hal ini juga sejalan dengan arahan KPK yang menekankan pentingnya pencegahan potensi masalah di lapangan sejak dini. Dengan pengawasan yang optimal, diharapkan berbagai kendala dapat diidentifikasi dan diatasi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Kepada para PPK saya minta betul-betul melakukan pengawasan. Kalau ada keterlambatan harus segera ditindaklanjuti. Saya tidak suka pekerjaan sampai terkena denda karena molor karena itu menunjukkan ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Bupati Subandi, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap keterlambatan proyek.
Bupati Subandi menginstruksikan agar para PPK dan konsultan pengawas tidak hanya berfokus pada aspek administrasi. Ia menekankan pentingnya kehadiran fisik di lapangan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai dengan kontrak yang disepakati dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
Terakhir, Bupati Subandi memberikan sinyal bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan mereka dengan baik akan mendapatkan evaluasi. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai harapan.
