GueBerita.com – Perekonomian Sulawesi Selatan menunjukkan performa yang mengesankan pada triwulan pertama tahun 2026, dengan mencatat pertumbuhan sebesar 6,88 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).
Angka pertumbuhan ini diungkapkan berdasarkan laporan resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan.
Capaian ini menjadi indikator positif di tengah berbagai tantangan yang masih membayangi lanskap ekonomi global maupun nasional saat ini.
Baca juga: Studi: Menonton Film Horor Tingkatkan Imunitas dan Bakar Kalori
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 berhasil mencapai nilai nominal sebesar Rp191,28 triliun.
Meskipun terdapat kontraksi musiman sebesar 3,30 persen jika diukur secara kuartalan (quarter-to-quarter), pertumbuhan ekonomi tahunan Sulawesi Selatan dinilai tetap menunjukkan kekuatan yang solid.
Pertumbuhan ekonomi yang dicapai ini didukung oleh kinerja beberapa sektor yang dianggap strategis. Sektor administrasi pemerintahan, misalnya, tercatat mengalami akselerasi pertumbuhan yang sangat signifikan, mencapai 20,56 persen.
Lebih lanjut, komponen konsumsi pemerintah juga menunjukkan peningkatan yang substansial, yaitu sebesar 35,14 persen.
Selain sektor pemerintahan yang memberikan kontribusi besar, sektor pertanian dan perdagangan tetap memegang peranan penting sebagai tulang punggung utama aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat di berbagai penjuru wilayah Sulawesi Selatan.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini juga sejalan dengan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyatakan bahwa capaian positif ini merupakan buah dari kerja sama dan sinergi yang terjalin baik antar berbagai elemen pemangku kepentingan.
Menurut pandangannya, pertumbuhan ekonomi yang berhasil diraih oleh daerah tidak lepas dari dukungan yang kuat dari pemerintah pusat, jajaran pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota, serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.
