GueBerita.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan pandangannya mengenai dugaan korupsi yang menyelimuti tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Beliau menilai bahwa kasus ini berpotensi memenuhi unsur-unsur pemberatan hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Dalam sebuah siniar yang disiarkan melalui kanal YouTube pribadinya pada tanggal 17 Juni 2026, Mahfud MD menguraikan bahwa ketentuan mengenai hukuman mati masih tercantum sebagai salah satu pidana khusus dalam UU Tipikor. Hukuman ini berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu yang dinilai sangat berat dan membahayakan.
Beliau merujuk pada dasar hukum yang masih relevan hingga kini, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang ini menjadi landasan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.
Mahfud MD menjelaskan lebih lanjut bahwa korupsi yang terjadi saat negara sedang menghadapi situasi krisis atau kondisi luar biasa lainnya dapat menjadi salah satu faktor yang memberatkan hukuman. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku terkait pemberantasan korupsi.
Dalam keterangannya, Mahfud MD secara spesifik mengaitkan dugaan korupsi pada program MBG dengan besaran alokasi anggaran negara yang telah digelontorkan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Besarnya anggaran ini, menurutnya, menjadikan potensi penyalahgunaan menjadi isu yang sangat krusial.
Beliau juga menyoroti kondisi beberapa daerah yang dilaporkan tengah menghadapi keterbatasan anggaran. Keterbatasan ini timbul setelah pemerintah melakukan berbagai upaya penghematan dan penyesuaian belanja negara. Situasi ini, menurut Mahfud, membuat dugaan penyalahgunaan anggaran menjadi semakin serius.
Menurut pandangan Mahfud MD, dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di tengah situasi anggaran yang terbatas ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang memiliki dampak sangat luas dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dampaknya tidak hanya pada kerugian finansial, tetapi juga pada terhambatnya program-program prioritas lainnya.
Selain mendalami aspek hukum, Mahfud MD juga turut menyinggung pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Dadan Hindayana pernah mengemukakan bahwa risiko utama yang dihadapi program MBG adalah potensi keracunan makanan. Sementara itu, potensi korupsi dinilai dapat dikendalikan dengan baik melalui mekanisme pengawasan yang ketat.
Namun, Mahfud MD menilai bahwa perkembangan dugaan kasus korupsi yang kini mencuat ke publik menunjukkan adanya kontradiksi dengan optimisme yang pernah diungkapkan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri mengenai efektivitas sistem pengawasan yang ada.
Beliau juga memberikan perhatian khusus pada aspek penggunaan anggaran dalam berbagai pengadaan yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Penggunaan anggaran ini menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan mengenai tata kelola program MBG secara keseluruhan.
Hingga berita ini diturunkan, proses hukum yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG masih berada dalam kewenangan penuh aparat penegak hukum. Perkembangan lebih lanjut dari kasus ini akan sangat bergantung pada hasil penyidikan resmi yang sedang berjalan. Publik pun menantikan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini. (*)
