GueBerita.com – Usulan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kini menjadi sorotan publik.
Mahfud MD menyampaikan pandangannya ini melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Pernyataan tersebut dikutip pada hari Selasa, 14 Juli 2026.
Menurut Mahfud, proses penanganan perkara yang sedang berlangsung saat ini lebih tepat disebut sebagai pengalihan kelanjutan penyidikan. Hal ini berbeda dengan pelimpahan perkara yang lazim dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ia berpendapat bahwa pengambilalihan kasus oleh KPK akan memastikan penanganan perkara berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang semestinya.
Lebih lanjut, Mahfud MD menambahkan bahwa Presiden Prabowo dapat memerintahkan KPK untuk mengambil alih perkara tersebut jika memang terdapat hambatan politik yang menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.
Di sisi lain, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa lembaganya sangat menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan di lingkungan Kejaksaan Agung.
Pernyataan ini disampaikan Budi kepada awak media di kawasan Jakarta Selatan pada hari Senin, 13 Juli 2026.
Budi menjelaskan bahwa KPK masih terus memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan setelah adanya pelimpahan perkara dari pihak kepolisian kepada Kejaksaan Agung.
Ia juga menekankan bahwa proses penanganan perkara ini sejak awal telah dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dapat terus mengikutinya.
Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, telah menegaskan bahwa pengambilalihan suatu perkara tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan asumsi bahwa penyidikan akan mengalami hambatan.
Pernyataan ini disampaikan Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu, 11 Juli 2026.
