GueBerita.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya keras untuk memastikan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan secara tepat sasaran. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan kolaborasi antar berbagai instansi terkait.
Langkah strategis ini menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Delta Wicaksana (Opsroom) Setda Kabupaten Sidoarjo pada hari Senin, 15 Juni 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo, Dinas Sosial, serta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR).
Agenda utama rapat adalah menyinkronkan dan memetakan data calon penerima bantuan RTLH. Tujuannya adalah agar penanganan terhadap rumah-rumah yang kondisinya tidak layak huni dapat dilakukan secara terukur, didukung oleh data yang akurat, serta bersifat berkelanjutan untuk beberapa tahun mendatang.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menekankan betapa krusialnya penyatuan data dari seluruh instansi. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif kepada pemerintah mengenai kondisi rumah tidak layak huni yang ada di tengah masyarakat Sidoarjo.
“Data yang konkret harus kita satukan menjadi satu data. Kita petakan mana rumah yang belum tertangani, mana yang sedang ditangani, dan berapa jumlah yang masih membutuhkan bantuan,” ujar Bupati Subandi, menegaskan urgensi dari langkah ini.
Lebih lanjut, Bupati Subandi menginstruksikan agar seluruh data yang telah terkumpul diverifikasi dan dicocokkan kembali secara teliti di lapangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan.
“Data yang ada harus dikroscek kembali sehingga rumah yang benar-benar tidak layak huni bisa segera kita tangani. Harapan saya dalam tiga sampai empat tahun ke depan kita memiliki peta yang jelas mengenai jumlah RTLH yang benar-benar perlu mendapatkan bantuan,” jelasnya, menggambarkan visi jangka panjang penanganan RTLH.
Bupati Subandi juga menegaskan bahwa proses pemetaan ini akan menjadikan data dari Dinas Sosial sebagai basis utama dalam menentukan sasaran penerima bantuan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas penyaluran bantuan.
“Harapan saya nanti hasil dari Dinas Sosial bisa kita petakan, yang kira-kira tidak layak huni betul-betul berapa jumlahnya,” tegasnya, menggarisbawahi peran sentral Dinas Sosial dalam proses ini.
Mengenai keterlibatan Baznas dalam program RTLH, Bupati Subandi menjelaskan bahwa sumber pendanaan program ini berasal dari zakat dan infak yang disalurkan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penyaluran bantuan harus bebas dari segala bentuk intervensi pihak mana pun untuk menjaga kemurnian dan transparansi.
“Karena Baznas ini bantuan dari ASN, saya tidak mau ada intervensi dari pihak luar. Saya ucapkan terima kasih kepada ASN di seluruh Sidoarjo yang telah berkontribusi melalui Baznas,” pungkasnya, sembari memberikan apresiasi mendalam kepada para ASN atas kepedulian dan kontribusi mereka dalam program ini.
