GueBerita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah penindakan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor pada 14 September 2026. Tindakan ini menambah daftar panjang aksi pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut sepanjang tahun ini.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, telah memberikan konfirmasi resmi terkait pelaksanaan operasi tersebut. Meski demikian, ia belum membeberkan secara rinci mengenai konstruksi perkara maupun identitas lengkap pihak-pihak yang terjaring dalam operasi senyap itu.
“Benar, masih pendalaman,” ujar Setyo singkat saat dikonfirmasi mengenai peristiwa tersebut.
Pihak KPK saat ini masih melakukan proses pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak yang diamankan. Berdasarkan pernyataan Setyo, operasi ini tidak hanya menyasar oknum di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tetapi juga melibatkan sejumlah pihak lain yang diduga terkait dengan kasus tersebut.
Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menentukan status hukum para pihak yang terjaring. Langkah ini merupakan prosedur standar dalam setiap operasi tangkap tangan yang dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk dinaikkan ke tahap penyidikan.
OTT ke-20 di Tahun 2026
Insiden di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ini tercatat sebagai OTT ke-20 yang dilakukan KPK sejak awal tahun 2026. Sepanjang sembilan bulan berjalan, KPK terlihat cukup aktif melakukan penindakan yang menyasar berbagai sektor, mulai dari pemerintahan daerah hingga instansi vertikal.
Berikut adalah kilas balik rangkaian penindakan KPK sepanjang tahun 2026:
- Januari: KPK mengawali tahun dengan menangkap delapan orang terkait kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Selain itu, KPK juga melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo.
- Februari: Fokus penindakan bergeser ke Kalimantan dengan menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, diikuti penangkapan mantan pejabat Bea Cukai, Rizal. Di bulan yang sama, KPK juga menjaring Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan.
- Maret: KPK melakukan tiga operasi terpisah yang menyasar kepala daerah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
- April: Penangkapan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menjadi OTT ke-10 KPK pada tahun ini.
- Juni: KPK mencatat serangkaian penindakan, termasuk penyerahan diri Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, penangkapan Bupati Muara Enim Edison, serta keterlibatan oknum ASN BPK RI dan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby.
- Juli: Intensitas operasi meningkat dengan menjaring sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
- Agustus: KPK melakukan OTT terhadap jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) terkait dugaan penerimaan mahasiswa baru.
Hingga saat ini, publik masih menanti keterangan resmi lebih lanjut dari pihak KPK mengenai detail perkara yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan instansi tersebut.
