GueBerita.com – Pemerintah Kabupaten Nganjuk, berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Nganjuk, secara konsisten melaksanakan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Inisiatif ini merupakan bagian integral dari strategi Pemkab Nganjuk dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Program ini dirancang untuk secara signifikan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Nganjuk. Fokus utamanya adalah menyediakan hunian yang tidak hanya aman tetapi juga sehat bagi para penerima manfaat. Ketua Baznas Kabupaten Nganjuk, Zainal Arifin, menegaskan bahwa proses seleksi penerima bantuan bedah rumah ini menerapkan skala prioritas yang sangat ketat.
Dari aspek kondisi fisik bangunan, rumah yang berhak mendapatkan bantuan ini harus benar-benar masuk dalam kategori rusak parah. Kriteria tersebut mencakup kondisi bangunan yang mengalami kebocoran di berbagai titik kritis, serta struktur bangunan yang sudah sangat rapuh dan berpotensi roboh kapan saja.
Lebih lanjut, dari sisi demografi, bantuan program RTLH ini diberikan prioritas utama kepada warga yang telah memasuki usia lanjut atau lansia. Keputusan strategis ini diambil dengan tujuan agar warga yang masih berada dalam usia produktif dapat dialihkan dan difokuskan pada program pemberdayaan ekonomi lain yang lebih sesuai dengan potensi mereka.
Dalam hal persyaratan administratif, masyarakat yang berminat untuk mengajukan bantuan ini diwajibkan untuk memenuhi serangkaian ketentuan legalitas terkait kepemilikan tanah dan kelengkapan dokumen personal. Persyaratan tersebut meliputi:
- Bukti kepemilikan tanah secara pribadi. Alternatifnya adalah surat pernyataan bebas sengketa yang dikeluarkan oleh ahli waris, dan surat ini harus sudah diketahui serta ditandatangani oleh pihak pemerintah desa dan kecamatan setempat.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari calon penerima manfaat.
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dari calon penerima manfaat.
- Penyusunan proposal pengajuan bantuan yang bersifat resmi. Proposal ini harus dilengkapi dengan surat pengantar dari instansi terkait dan profil lengkap dari pemohon.
- Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang rinci untuk seluruh tahapan pembangunan rumah.
- Pembentukan panitia kecil di tingkat lingkungan RT/RW. Panitia ini bertugas untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh proses jalannya pembangunan rumah.
Mengenai mekanisme pengajuan bantuan, prosesnya harus dilakukan secara berjenjang dan sistematis. Tahap awal, warga yang memenuhi kriteria wajib mendaftarkan usulan mereka melalui pemerintah desa setempat. Di tingkat desa, akan dilakukan proses verifikasi awal untuk memastikan kelayakan usulan. Setelah lolos verifikasi di tingkat desa, barulah usulan tersebut akan diteruskan ke tingkat kabupaten untuk proses selanjutnya.
