GueBerita.com – Pemerintah Kota Blitar secara proaktif berupaya untuk memperkuat fundamental perekonomian di wilayahnya.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif dalam merancang sebuah regulasi baru.
Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang jauh lebih kondusif, terutama dalam menghadapi fluktuasi ekonomi yang terjadi secara nasional.
Proses penyusunan regulasi ini telah memasuki tahap pembahasan yang signifikan, ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna di DPRD Kota Blitar.
Agenda utama dalam rapat paripurna tersebut mencakup penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi, yang kemudian dilanjutkan dengan jawaban resmi dari Wali Kota Blitar.
Fokus utama dari dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang dibahas adalah penguatan peran dan fungsi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Kota Blitar.
Selain itu, Raperda lainnya ditujukan untuk menyederhanakan dan mempermudah prosedur bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Blitar.
Kegiatan pembahasan ini merupakan hasil sinergi yang terjalin antara Pemerintah Kota Blitar dan jajaran DPRD Kota Blitar.
Wali Kota Blitar, Bapak Syauqul Muhibbin, turut hadir secara langsung untuk memberikan tanggapan dan penjelasan atas berbagai pandangan yang telah disampaikan oleh para wakil rakyat dari berbagai fraksi.
Rapat Paripurna yang krusial ini diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Mei tahun 2026, bertempat di Gedung DPRD Kota Blitar.
Tujuan mendasar dari penyelenggaraan rapat ini adalah untuk memperkuat iklim investasi yang ada dan secara simultan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin memberikan penekanan pentingnya regulasi baru ini.
Baca juga: AHY Ungkap Strategi Indonesia untuk Ketahanan dan Keberlanjutan Asia di Ecosperity Week 2026
Beliau menjelaskan bahwa regulasi ini sangat esensial untuk mendukung kebijakan relaksasi investasi, sebuah langkah yang dinilai krusial untuk menghadapi tantangan ekonomi yang tengah melanda saat ini.
Di sisi lain, DPRD Kota Blitar juga menyuarakan aspirasi dan harapan agar proses penyusunan regulasi ini tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi.
Mereka juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang kuat tanpa menimbulkan beban finansial yang berlebihan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar.
Saat ini, proses pembahasan kedua Raperda tersebut masih terus berlanjut secara intensif.
Pembahasan lebih mendalam dilakukan melalui mekanisme panitia khusus (pansus) yang dibentuk oleh DPRD.
Proses ini merupakan tahapan krusial sebelum kedua Raperda tersebut akhirnya dapat ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah yang mengikat dan berlaku secara hukum.
Melalui proses yang cermat dan terstruktur ini, diharapkan regulasi yang dihasilkan akan memiliki ketepatan sasaran yang tinggi.
Selain itu, regulasi tersebut juga ditargetkan agar akuntabel dan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku usaha.
Dengan adanya inisiatif penyusunan regulasi baru ini, Kota Blitar diharapkan semakin siap dalam menghadapi persaingan global.
Kesigapan ini tidak hanya dalam hal menarik minat investor dari berbagai sektor, tetapi juga dalam menjaga stabilitas keuangan daerah agar tetap kokoh.
