GueBerita.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama jajaran pemerintah daerah di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa menegaskan tekadnya untuk meningkatkan taraf hidup warga pesisir lewat pengelolaan kawasan mangrove yang berwawasan lingkungan.
Pernyataan tersebut diikrarkan dalam agenda Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat sekaligus peresmian Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove yang berlangsung di Balai Sidang Universitas Indonesia, Senin (10/8/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempererat kolaborasi berbagai sektor dalam memajukan masyarakat pesisir, sembari menjaga kelestarian serta memastikan pemanfaatan ekosistem mangrove tetap terjaga di masa depan.
Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta kesamaan visi serta tekad bulat antar pemangku kepentingan, yang nantinya melahirkan aksi nyata dalam membentuk pola pemberdayaan penduduk pesisir yang bertumpu pada ekosistem mangrove.
Sejumlah kepala daerah yang hadir menekankan bahwa kawasan mangrove memegang peran krusial, tidak sekadar sebagai tameng alami bagi pesisir, namun juga sebagai pilar ekonomi masa depan bagi warga setempat.
“Lewat deklarasi ini, kami berikrar untuk menjadikan manajemen ekosistem mangrove sebagai landasan pembangunan bagi masyarakat pesisir yang inklusif, berdaya saing, tangguh, serta berkelanjutan,” ujar Bupati Sidoarjo, Subandi.
Terdapat lima butir kesepakatan bersama yang dirumuskan oleh para kepala daerah dalam forum tersebut. Pertama, tekad memperkuat pemberdayaan yang inklusif dan partisipatif: lewat pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, pengembangan kapasitas, pembinaan usaha, serta mengukuhkan posisi masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga dan mengelola mangrove.
Kedua, menggerakkan ekonomi berkelanjutan berbasis mangrove: dengan memaksimalkan sektor silvofishery, perikanan yang ramah lingkungan, komoditas olahan laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, serta mendongkrak daya saing UMKM lokal.
Ketiga, memperkokoh kelembagaan serta ekonomi daerah: lewat pembentukan kelompok usaha, koperasi, maupun BUM Desa/BUM Desa Bersama agar mampu menjalin kemitraan, mendapatkan akses pendanaan, dan mengelola operasional secara profesional.
Keempat, meningkatkan sinergi lintas pihak: dengan dukungan regulasi, riset, inovasi, penanaman modal, teknologi, jangkauan pasar, hingga tanggung jawab sosial perusahaan guna mempercepat terciptanya masyarakat pesisir yang mandiri dan makmur.
Kelima, merancang dan mengawasi rencana aksi kolektif: menentukan prioritas wilayah, target penerima manfaat, tolok ukur keberhasilan, serta sistem evaluasi rutin demi memastikan hasil yang nyata dan berjangka panjang.
