GueBerita.com – Tragedi kemanusiaan yang menyertai bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT) kini memicu perhatian tajam dari legislatif. Sebanyak 94 orang dilaporkan meninggal dunia saat berada di lokasi pengungsian pascagempa, sebuah angka yang dinilai mengkhawatirkan dan menuntut evaluasi mendalam terhadap sistem manajemen darurat yang dijalankan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan keprihatinannya yang mendalam terkait fenomena ini. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah Korban jiwa yang meregang nyawa di area pengungsian justru melampaui jumlah korban yang meninggal akibat dampak langsung dari guncangan gempa itu sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Charles di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Kamis, 17 September 2026. Ia menegaskan bahwa insiden ini merupakan alarm keras bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk segera membedah kembali standar operasional prosedur dalam pengelolaan posko pengungsian.
Evaluasi Menyeluruh Terhadap Pengelolaan Pengungsian
Charles menyoroti bahwa tingginya angka kematian di tempat pengungsian merupakan indikator adanya celah dalam penanganan pascabencana. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan audit komprehensif untuk menjawab berbagai pertanyaan krusial terkait kualitas layanan di lokasi tersebut.
“Berarti sepertinya permasalahannya ada di pengelolaan pengungsian yang kurang baik ya, kurang ideal. Kita harus identifikasi apakah ada permasalahan kesehatan yang signifikan di sana dan bagaimana penanganannya sejauh ini,” ujar Charles.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemerintah, yang dalam hal ini melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, serta pemerintah daerah, harus bekerja secara kolaboratif. Identifikasi masalah tidak boleh ditunda agar tidak ada lagi korban tambahan yang berjatuhan akibat keterbatasan akses atau fasilitas di tempat penampungan.
Menjadikan Tragedi Sebagai Pembelajaran Masa Depan
Legislator tersebut berharap agar evaluasi ini tidak hanya menjadi retorika, melainkan langkah konkret untuk memperbaiki sistem kesiapsiagaan bencana nasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari respons saat gempa terjadi, tetapi juga dari kemampuan menjamin keselamatan dan kesehatan warga selama masa transisi di pengungsian.
Beberapa poin penting yang ditekankan dalam evaluasi ini meliputi:
- Audit terhadap standar kesehatan dan sanitasi di seluruh posko pengungsian.
- Peningkatan kualitas pelayanan medis bagi kelompok rentan, seperti lansia dan mereka yang memiliki penyakit kronis.
- Penguatan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan logistik dan kebutuhan dasar.
Charles berharap, dengan adanya perbaikan manajemen pengungsian yang lebih terstruktur, pemerintah akan jauh lebih siap dalam merespons bencana di masa mendatang. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga kasus kematian di luar dampak langsung bencana dapat ditekan seminimal mungkin.
Sementara itu, pihak BNPB sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait kondisi para korban. Menurut otoritas terkait, mayoritas dari 94 korban meninggal di pengungsian merupakan kalangan lanjut usia (lansia) yang memang telah memiliki riwayat penyakit kronis sebelum terjadinya bencana. Meski demikian, temuan DPR ini tetap menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan fasilitas kesehatan di setiap titik evakuasi.
