GueBerita.com – Kejahatan kehutanan, termasuk pembalakan liar dan perburuan satwa, terus menjadi tantangan serius yang memerlukan upaya bersama untuk mengatasinya. Dalam upaya memutus mata rantai kejahatan ini, pemerintah mengajak partisipasi publik dalam pengawasan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui peluncuran proyek kolaboratif LEVERAGE dan Platform Pengaduan Gakkum Kehutanan.
Proyek LEVERAGE merupakan akronim dari Law Enforcement for Sustainable Viable Ecosystems and Biodiversity Resilience through Multi-Sectors Engagement. Proyek ini dirancang untuk memperkuat penegakan hukum di sektor kehutanan demi keberlanjutan ekosistem dan ketahanan keanekaragaman hayati melalui keterlibatan berbagai sektor.
Bersamaan dengan peluncuran proyek LEVERAGE, diperkenalkan pula Platform Pengaduan Gakkum Kehutanan. Platform ini berbasis teknologi informasi dan dirancang untuk bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pengawasan kehutanan.
Acara peluncuran ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Kehutanan, Bapak Rohmat Marzuki. Beliau menyampaikan apresiasi yang mendalam atas inisiatif dan dukungan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli Antoni.
Proyek LEVERAGE mendapatkan dukungan signifikan dari United Nations Development Programme (UNDP) melalui skema pendanaan Global Environment Facility (GEF) 8. Dukungan internasional ini menunjukkan komitmen global dalam mengatasi isu-isu kehutanan yang mendesak.
Peresmian proyek dan platform pengaduan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Juni, di Jakarta. Tujuannya adalah untuk memperkuat upaya penegakan hukum di sektor kehutanan, melindungi ekosistem yang vital, serta menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa aksi di lapangan selaras dengan agenda nasional FOLU Net Sink 2030, target-target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan berbagai kebijakan konservasi yang telah ditetapkan.
Platform pengaduan ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk utama bagi kontrol sosial dari masyarakat. Melalui platform ini, masyarakat diberdayakan untuk melaporkan segala indikasi kejahatan kehutanan dengan mudah.
Lebih lanjut, masyarakat juga dapat memantau secara langsung perkembangan penanganan laporan mereka secara real-time. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum.
Untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum, proyek ini akan mengadopsi pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor. Penguatan ini mencakup pemanfaatan intelijen, patroli siber yang canggih, analisis jaringan kejahatan, serta peningkatan kerja sama antar-aparat penegak hukum.
Wakil Menteri Kehutanan, Bapak Rohmat Marzuki, menekankan enam poin penting terkait pelaksanaan proyek ini. Dari keenam poin tersebut, tiga di antaranya sangat krusial:
“Pastikan proyek ini selaras dengan agenda pembangunan kehutanan nasional, komitmen Indonesia FOLU Net Sink 2030, target-target SDGs, serta kebijakan konservasi keanekaragaman hayati kita,” ujar Wamenhut. Penekanan ini menegaskan pentingnya integrasi proyek LEVERAGE dengan kerangka kebijakan yang lebih luas untuk mencapai tujuan jangka panjang pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.
