Penyalahgunaan Vape untuk Narkotika: BNN dan DPR Soroti Jalur Distribusi
GueBerita.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Komisi III DPR RI menegaskan perlunya pendekatan berbasis bukti dalam merespons fenomena penyalahgunaan vape atau rokok elektronik sebagai media peredaran narkotika. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk menyeimbangkan antara perlindungan kesehatan masyarakat, kepastian hukum, serta keberlangsungan industri yang legal.
Isu ini menjadi sorotan dalam diskusi bertajuk Sarasehan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba yang menyoroti persimpangan antara hak konsumen, ancaman zat terlarang, hingga kepentingan ekonomi nasional. Sekretaris Utama BNN, Aep Saepudin, menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus dilakukan secara bijak dan tidak terburu-buru.
Aep menjelaskan bahwa penanganan penyalahgunaan produk ini tidak bisa hanya berfokus pada penyitaan barang bukti di tingkat hilir. Negara harus melakukan investigasi mendalam terhadap rantai pasokan, pola distribusi, hingga aktor utama yang mengorganisasi peredaran narkotika melalui media rokok elektronik tersebut.
Lebih lanjut, BNN mendorong penguatan edukasi di berbagai lini. Lingkungan keluarga, institusi pendidikan, dan komunitas pengguna vape diharapkan menjadi garda terdepan dalam pencegahan. Dengan edukasi yang masif, diharapkan risiko paparan zat berbahaya dapat ditekan sebelum munculnya korban lebih banyak.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, menyoroti bahwa vape hanyalah salah satu dari sekian banyak modus yang digunakan sindikat narkotika. Menurutnya, jaringan kejahatan narkotika bersifat dinamis dan selalu mencari celah baru untuk mengedarkan zat terlarang.
Habib memberikan contoh konkret terkait kasus yang diungkap BNN, Bea Cukai, dan Imigrasi pada 6 Januari 2026, di mana narkotika ditemukan disamarkan dalam kemasan minuman energi. Hal ini membuktikan bahwa modus operandi sindikat terus berkembang seiring dengan pengawasan ketat yang dilakukan aparat.
Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan kolaborasi lintas lembaga yang lebih solid. Mengingat peredaran narkotika dapat melibatkan berbagai jalur masuk, mulai dari bandara, pelabuhan, hingga pabrik rumahan, maka koordinasi antara BNN, Polri, Bea Cukai, BPOM, dan Kementerian Kesehatan menjadi kunci utama.
Strategi pemberantasan yang diusulkan mencakup beberapa poin penting:
Habib menekankan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menangani masalah ini tidak diukur dari seberapa keras larangan yang diterbitkan, melainkan pada efektivitas perlindungan warga negara. Penataan industri vape harus berjalan beriringan dengan upaya penindakan yang tegas terhadap penyalahgunaan narkotika.
Pada akhirnya, kebijakan yang diambil diharapkan mampu menciptakan kemaslahatan nyata. Fokus utama tetap pada pemberantasan jaringan narkotika tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
