Dinamika Parlemen Baru dan Tantangan Stabilitas Kekuatan Netanyahu

GueBerita.com – Dinamika politik Israel memasuki babak baru yang menantang bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu seiring dengan dimulainya masa tugas parlemen yang baru pada Selasa (10/11). Meskipun Netanyahu masih memegang kendali pemerintahan sebagai perdana menteri sementara, pergeseran komposisi kursi di Knesset (parlemen Israel) kini menempatkan posisinya dalam posisi yang semakin rentan.

Kondisi ini diperumit dengan adanya mandat yang diberikan Presiden Isaac Herzog kepada mantan kepala militer Israel, Gadi Eisenkot, untuk mengupayakan pembentukan pemerintahan baru. Namun, tantangan besar membayangi kedua pihak, mengingat baik Netanyahu maupun Eisenkot saat ini belum mampu memastikan dukungan mayoritas mutlak di parlemen yang beranggotakan 120 orang tersebut.

Pakar politik dari Israel Democracy Institute, Assaf Shapira, menegaskan bahwa meski pemerintahan definitif belum terbentuk, parlemen tetap memiliki kewenangan penuh untuk melakukan langkah-langkah legislatif yang dapat membatasi ruang gerak Netanyahu.

Berikut adalah beberapa poin krusial terkait peta kekuatan politik dan langkah strategis yang berpotensi diambil parlemen baru Israel:

Terdapat tiga agenda utama yang diprediksi menjadi fokus parlemen baru dalam menekan kebijakan pemerintah:

1. Pembentukan Komisi Penyelidikan Serangan 7 Oktober

Salah satu agenda prioritas oposisi adalah pengusutan mendalam terhadap kegagalan sistem keamanan Israel dalam mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Hingga saat ini, pemerintah di bawah Netanyahu dinilai cenderung menghindari pembentukan komisi penyelidikan independen dengan kewenangan luas, dan lebih memilih peninjauan yang bersifat politis. Parlemen baru berpotensi menggunakan kewenangannya untuk membentuk komite khusus sebagai langkah awal penyelidikan resmi.

2. Evaluasi Undang-Undang Kontroversial

Parlemen memiliki peluang untuk mencabut berbagai regulasi yang disahkan pada era pemerintahan Netanyahu. Fokus utamanya mencakup perombakan sistem peradilan yang sempat memicu gelombang protes besar di Israel, serta aturan pengecualian wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks. Pencabutan aturan-aturan ini secara teknis lebih mudah dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara di parlemen dibandingkan dengan proses pembentukan undang-undang baru.

3. Perebutan Kursi Ketua Parlemen

Pertarungan politik awal akan terlihat pada pemilihan ketua parlemen. Saat ini, posisi tersebut diduduki oleh Amir Ohana, tokoh dari Partai Likud yang merupakan sekutu dekat Netanyahu. Blok oposisi, melalui Naftali Bennett dan partai-partai pendukung Eisenkot, telah menyatakan niat untuk mengambil alih kendali Knesset sesegera mungkin. Terdapat perdebatan mengenai waktu pemilihan, apakah akan dilakukan pada sidang pembukaan atau menunggu pelantikan pemerintahan baru, yang menjadi celah persaingan antara kubu petahana dan oposisi.

Situasi ini menempatkan Netanyahu di tengah tekanan ganda: mempertahankan stabilitas pemerintahan di tengah perang yang masih berlangsung, sekaligus menavigasi parlemen yang kini memiliki legitimasi untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan krusial era kepemimpinannya.