18 Anggota DPR Fraksi Demokrat Dukung HMP Gibran, Sinyal Pemakzulan Menguat
GueBerita.com – Upaya parlemen untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menunjukkan eskalasi dukungan politik yang signifikan. Sebanyak 18 anggota Fraksi Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungan mereka terhadap usulan tersebut, memperkuat barisan legislator lintas fraksi yang mendorong penggunaan hak konstitusional DPR RI.
Dukungan tersebut disampaikan oleh perwakilan Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan dan Benny K. Harman, dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026). Pertemuan ini mempertemukan pimpinan DPR RI dengan sejumlah anggota dewan pengusul HMP untuk membahas urgensi langkah konstitusional tersebut.
Latar belakang dari usulan ini berkaitan erat dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum, yang kemudian memicu respons dari berbagai fraksi di DPR.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan bahwa DPR memiliki landasan hukum yang jelas dalam menjalankan hak-hak konstitusionalnya. Ia merujuk pada Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) sebagai acuan utama dalam penggunaan HMP.
Pertemuan di ruang rapat Komisi VIII DPR RI itu dihadiri oleh perwakilan dari delapan fraksi partai politik. Kehadiran lintas fraksi ini mencerminkan dinamika politik yang sedang berkembang di parlemen. Adapun rincian kehadiran fraksi-fraksi tersebut meliputi:
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa akumulasi dukungan dari anggota parlemen terus bertambah seiring dengan berjalannya proses penggalangan tanda tangan. Dokumen pengusulan HMP kini telah melibatkan legislator dari berbagai latar belakang partai politik.
Berdasarkan data yang dihimpun, dukungan terhadap HMP ini mencakup 69 anggota Fraksi NasDem, 11 anggota Fraksi Golkar, 13 anggota Fraksi PKB, 12 anggota Fraksi PKS, dan tambahan 18 anggota dari Fraksi Demokrat. Secara keseluruhan, keterlibatan anggota dari delapan fraksi ini menunjukkan bahwa isu tersebut mendapatkan perhatian serius di tingkat parlemen.
Meski dukungan terus mengalir, para pengusul menyadari bahwa langkah ini merupakan proses politik yang panjang. Penggunaan HMP harus dilakukan dengan mematuhi mekanisme, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hingga saat ini, proses tersebut masih berada dalam tahap awal pengusulan resmi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
