Denny Indrayana Desak Gibran Beri Penjelasan Publik soal Isu Mundur

GueBerita.com – Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan pernyataan terbuka kepada publik terkait niat pengunduran dirinya dari jabatan. Desakan ini muncul menyusul kabar mengenai keinginan Gibran untuk mundur yang sebelumnya telah dikomunikasikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Selasa malam (10/11), Denny menyoroti pentingnya transparansi dalam sebuah keputusan politik berskala nasional. Menurutnya, penyampaian niat mundur tidak cukup hanya dilakukan melalui jalur internal atau pembicaraan tertutup dengan kepala negara.

Denny merujuk pada preseden sejarah saat Presiden ke-2 RI, Soeharto, memutuskan untuk berhenti dari jabatannya pada tahun 1998. Ia menilai langkah tersebut sebagai standar etika politik yang seharusnya diikuti oleh pejabat publik saat memutuskan untuk melepas jabatan strategis.

Lebih lanjut, Denny mengkritisi adanya ketidakselarasan antara pernyataan niat mundur dengan langkah yang diambil kemudian. Ia menyoroti bahwa di saat yang sama, pihak Wakil Presiden justru mengisyaratkan akan menempuh jalur hukum lanjutan terkait polemik ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini dinilai Denny sebagai sikap yang membingungkan masyarakat.

Denny juga menekankan bahwa posisi jabatan publik menuntut kejelasan sikap, terutama setelah munculnya dinamika hukum yang berkaitan dengan persoalan pendidikan Gibran. Ia berpendapat bahwa putusan dari lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sudah seharusnya menjadi acuan utama.

Terkait upaya hukum lanjutan yang sempat diwacanakan, Denny memberikan catatan tegas mengenai status putusan lembaga peradilan:

Denny menegaskan bahwa berdasarkan prinsip hukum tersebut, tidak ada lagi celah bagi pihak manapun untuk melakukan upaya hukum lain setelah putusan-putusan tersebut dikeluarkan. Ia menambahkan bahwa pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara yang meluruskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut, semakin menegaskan perlunya sikap transparan dari pihak Wakil Presiden.

Hingga saat ini, publik masih menanti penegasan resmi dari pihak terkait mengenai posisi jabatan Wakil Presiden. Denny menekankan bahwa ketegasan dalam mengambil sikap merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sebagaimana yang diharapkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.