Gibran Mundur: Konsekuensi bagi Prabowo dan Stabilitas Pemerintahan

GueBerita.com – Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada Rabu (11/11/2026) memicu diskusi publik mengenai stabilitas pemerintahan Indonesia. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana nasib roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto jika posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut benar-benar kosong.

Secara konstitusional, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk menangani situasi ini. Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal penghentian pemerintahan hanya karena kekosongan kursi wakil presiden. Hal ini telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang memberikan panduan jelas mengenai kedudukan Presiden dan mekanisme pengisian jabatan yang kosong.

Presiden Tetap Memegang Kendali Pemerintahan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Meskipun ayat (2) menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dalam menjalankan kewajibannya, peran tersebut tidak membuat kewenangan Presiden bergantung mutlak pada keberadaan wakilnya.

Dalam praktik ketatanegaraan, Presiden tetap memiliki otoritas penuh untuk menjalankan roda pemerintahan meskipun kursi wakil presiden kosong untuk sementara waktu. Selain itu, Pasal 17 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Perangkat menteri ini memastikan bahwa fungsi eksekutif tetap berjalan sesuai dengan garis komando Presiden.

Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres oleh MPR

Konstitusi tidak membiarkan kekosongan jabatan wakil presiden berlangsung tanpa batas waktu. Prosedur pengisian jabatan diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa jika terjadi kekosongan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.

Dalam mekanisme ini, Presiden berperan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara dua calon tersebut untuk mendampingi Presiden hingga masa jabatan berakhir. Penting untuk dicatat bahwa Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk langsung pengganti wakil presiden tanpa melalui proses pemilihan di MPR.

Kondisi Khusus: Kekosongan Presiden dan Wapres

UUD 1945 juga mengantisipasi skenario yang lebih ekstrem, yakni apabila jabatan Presiden dan Wakil Presiden kosong secara bersamaan. Pasal 8 ayat (3) mengatur bahwa pelaksana tugas kepresidenan akan dijalankan secara bersama-sama oleh tiga menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.

Trio menteri ini akan memegang kendali pemerintahan hingga MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden baru melalui sidang istimewa yang wajib dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah kekosongan terjadi. Namun, perlu ditegaskan bahwa mekanisme “tiga menteri” ini hanya berlaku jika kedua jabatan tertinggi tersebut kosong. Jika hanya posisi Wakil Presiden yang kosong, maka aturan ini tidak berlaku.

Membedakan Pengunduran Diri dan Pemakzulan

Penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara pengunduran diri sukarela dengan mekanisme pemakzulan (impeachment). Pengunduran diri adalah keputusan pribadi pejabat, sementara pemakzulan memiliki prosedur hukum yang sangat ketat.

Proses pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang melibatkan DPR sebagai pengusul, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak yang memeriksa dugaan pelanggaran hukum, dan MPR sebagai lembaga yang memutuskan pemberhentian. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak melibatkan proses hukum tersebut, sehingga tidak dapat disamakan dengan tindakan pemakzulan.

Preseden Sejarah Indonesia

Indonesia sebenarnya memiliki catatan sejarah mengenai kekosongan jabatan wakil presiden. Setelah Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956, posisi Wakil Presiden sempat dibiarkan kosong dalam jangka waktu yang cukup lama. Jabatan tersebut baru kembali terisi pada 23 Maret 1973 saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilantik sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Soeharto.

Pengalaman sejarah ini membuktikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia memiliki ketahanan (resilience) untuk tetap beroperasi meskipun tanpa wakil presiden. Dengan adanya koridor hukum yang jelas dalam UUD 1945, diharapkan dinamika politik yang terjadi saat ini tetap berada dalam bingkai konstitusional yang stabil.