Dugaan Korupsi HGB Kota Baru Parahyangan, KPK Periksa Bos Bela Parahiyangan
GueBerita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperdalam penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proses perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) milik Kota Baru Parahyangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Langkah penyidikan ini dilakukan dengan memanggil sejumlah saksi kunci untuk mengungkap alur birokrasi dan potensi keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pengurusan dokumen pertanahan tersebut. Fokus utama KPK saat ini adalah membedah mekanisme perpanjangan sertifikat yang diduga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pada Sabtu (7/11/2026), Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penyidikan tersebut. Pihaknya mengonfirmasi bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk mengonfirmasi detail teknis perpanjangan sertifikat SHGB di kawasan Kota Baru Parahyangan.
“Saksi Saudara YN hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahiyangan,” ujar Budi dalam keterangannya.
Selain saksi berinisial YN, KPK juga memanggil Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo, Ryan Brasali. Pemanggilan terhadap pimpinan perusahaan ini ditujukan untuk mendalami peran individu atau entitas lain yang diduga turut campur dalam pengurusan SHGB ke Kementerian ATR/BPN.
Penyidik berupaya memetakan jejaring pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan apakah terdapat praktik suap atau penyalahgunaan wewenang dalam proses administratif tersebut. Pemeriksaan terhadap Ryan Brasali ini merupakan bagian dari rangkaian agenda pemeriksaan yang intensif dilakukan oleh tim penyidik KPK.
Sebelumnya, Ryan Brasali juga telah menjalani pemeriksaan pada Jumat (23/10/2026). Dalam agenda tersebut, ia diperiksa bersama dengan empat orang lainnya dari internal PT Bela Parahiyangan Investindo, yakni:
- Yunan Mahastra Satria
- Ari Awan Nuryatmi
- Evelin Lili
- Albertus Pratomo
Agenda pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menggali keterlibatan internal perusahaan dalam proses pengurusan dokumen vital di Kementerian ATR/BPN. KPK tampaknya sedang membangun konstruksi hukum yang kuat dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang dianggap mengetahui proses di balik perpanjangan HGB tersebut.
Sebagai informasi, kasus ini mulai menunjukkan titik terang melalui upaya paksa yang dilakukan lembaga antirasuah beberapa waktu lalu. Pada Selasa (29/9/2026), tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat.
Dalam operasi penggeledahan tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting. Budi Prasetyo, dalam keterangannya pada Rabu (30/9/2026), menegaskan bahwa dokumen-dokumen yang disita berkaitan erat dengan proses perpanjangan HGB yang diajukan ke Kementerian ATR/BPN.
Dokumen-dokumen yang diamankan dari hasil penggeledahan tersebut kini tengah dipelajari oleh penyidik sebagai barang bukti utama untuk mendukung proses hukum yang sedang berlangsung.
Hingga saat ini, KPK masih terus bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan guna memperjelas dugaan tindak pidana yang terjadi. Proses penyidikan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai apakah terdapat pelanggaran hukum dalam tata kelola pertanahan di kawasan Kota Baru Parahyangan tersebut.
Pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kapan penetapan tersangka akan dilakukan, namun dipastikan bahwa agenda pemeriksaan saksi akan terus berlanjut sesuai dengan kebutuhan penyidikan guna menuntaskan perkara ini secara objektif.
