Dugaan Makar dan Penyadapan Prabowo: Menelisik Keterlibatan Pihak Lain Selain Listyo Sigit
GueBerita.com – Isu dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini memasuki babak baru yang semakin kompleks. Partai Gerindra secara resmi menyatakan kecurigaannya bahwa aksi tersebut tidak dilakukan secara tunggal, melainkan melibatkan jejaring pihak lain yang memiliki kepentingan politik serupa.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa kasus ini kemungkinan besar tidak akan berhenti pada penetapan tersangka mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta tiga jenderal lainnya. Menurutnya, skala penyadapan terhadap kepala negara merupakan pelanggaran serius yang menuntut pengusutan lebih dalam oleh Bareskrim Polri.
Dalam keterangannya pada Sabtu (7/11/2026), Sugiat merujuk pada perkembangan penyelidikan yang juga melibatkan data dari Badan Intelijen Negara (BIN). Ia menyebutkan bahwa indikasi adanya upaya makar di balik aksi penyadapan ini semakin menguat berdasarkan temuan intelijen terbaru.
Sugiat mempertanyakan logika jika tindakan sistematis tersebut hanya dilakukan atas inisiatif pribadi seorang individu. Ia meyakini bahwa target penyadapan yang menyasar sistem pengamanan Presiden Prabowo Subianto memerlukan keterlibatan pihak-pihak yang terorganisir.
Menanggapi situasi ini, pihak legislatif menyatakan dukungannya penuh terhadap langkah tegas Polri. Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, telah menyampaikan komitmen untuk mendukung Bareskrim Polri dalam mengusut tuntas perkara ini, termasuk melalui opsi pembentukan tim khusus jika diperlukan.
Penyadapan terhadap seorang kepala negara dalam konteks hukum Indonesia dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Secara historis, perlindungan terhadap privasi dan komunikasi pejabat tinggi negara diatur ketat dalam undang-undang untuk mencegah kebocoran informasi strategis yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Lebih lanjut, Sugiat menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa setiap individu yang terbukti terlibat harus menghadapi konsekuensi hukum tanpa melihat latar belakang jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh sosial yang mereka miliki saat ini.
Hingga saat ini, Bareskrim Polri terus mendalami aliran informasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut. Publik menanti langkah konkret kepolisian dalam mengungkap aktor intelektual di balik Dugaan Makar yang menyertai kasus penyadapan ini, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kepercayaan publik dan keamanan negara.
DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum ini agar berjalan sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik dugaan ancaman keamanan yang menyasar pucuk pimpinan tertinggi negara tersebut.
