GueBerita.com – Pengelolaan sampah menjadi tantangan krusial bagi destinasi wisata unggulan, dan Bali mengambil sikap proaktif dalam mengatasinya.
Sejak pertengahan tahun 2026, Bali tidak lagi mengandalkan kesadaran individu semata dalam memilah sampah.
Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan wajib pilah sampah dari sumbernya, menjadikan Bali sebagai percontohan nasional untuk transisi ekologis.
Melalui kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dengan Pemerintah Provinsi Bali, dideklarasikan Gerakan “Bali 100 Persen Memilah Sampah”.
Gerakan ini secara tegas mewajibkan seluruh elemen masyarakat untuk memisahkan sampah organik dan anorganik langsung dari titik pembuangannya.
Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, bersama dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, dalam sebuah Rapat Koordinasi Tingkat Tinggi yang dihadiri oleh perwakilan wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung).
Implementasi kebijakan wajib pilah sampah ini dijadwalkan dimulai pada 1 Juli 2026.
Sebelumnya, larangan pembuangan sampah organik ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) telah diberlakukan sejak 1 April 2026.
Sementara itu, target replikasi kebijakan serupa ke seluruh Indonesia diharapkan dapat terlaksana pada Agustus tahun yang sama.
Keberhasilan program ini didukung oleh penegakan regulasi yang kuat, penyediaan infrastruktur yang memadai, termasuk distribusi lebih dari 100.000 unit komposter.
Selain itu, pelibatan aktif kearifan lokal melalui desa adat, awig-awig (aturan adat), dan pararem (peraturan desa) menjadi pilar penting dalam pelaksanaannya.
Menteri Jumhur Hidayat menyampaikan rasa bangganya atas kemajuan pengelolaan lingkungan di Bali.
Ia menyatakan, “Intinya saya bahagia karena ternyata pimpinan pemerintahan di Bali, mulai dari gubernur, bupati, wali kota hingga ke bawah semakin hari semakin hari semakin baik dalam pengelolaan lingkungan termasuk sampah.”
Lebih lanjut, Menteri Jumhur menyoroti peran sentral budaya lokal dalam kesuksesan program ini.
Integrasi antara kebijakan nasional dengan kekayaan kearifan lokal dipandang sebagai fondasi utama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
Model pengelolaan sampah yang terbukti berhasil di Bali ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Harapannya, replikasi model serupa akan mempercepat langkah Indonesia menuju sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan bagi lingkungan dan generasi mendatang.
