GueBerita.com – Ratusan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, baru-baru ini menerima Surat Keputusan (SK) mutasi dan pengangkatan sebagai kepala sekolah. Namun, penyerahan SK ini justru diiringi dengan keluhan dari sejumlah penerima terkait lokasi penugasan baru yang dinilai terlalu jauh dari tempat tinggal mereka.
Secara total, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyerahkan sebanyak 516 SK pengangkatan dan penugasan guru pada Minggu, 24 Mei 2026, yang bertempat di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Comal. Rincian penyerahan SK tersebut mencakup mutasi Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak dua orang, mutasi Kepala Sekolah Dasar (SD) sebanyak 241 orang, pengangkatan Kepala SD sebanyak 208 orang, serta mutasi Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 65 orang.
Mayoritas keluhan yang muncul berasal dari para guru yang baru saja menerima SK penugasan sebagai kepala sekolah. Mereka menyatakan keberatan karena lokasi sekolah tempat mereka ditugaskan terlampau jauh dari kediaman masing-masing. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya beban tambahan, baik dari segi biaya transportasi, waktu tempuh yang semakin panjang, maupun tenaga ekstra yang harus dikerahkan setiap hari.
Baca juga: Tokoh Nasional Soroti Kasus Nadiem, Kepercayaan Publik Terancam
Salah seorang kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mencontohkan kasus penempatan yang menurutnya sangat memberatkan. Ia yang berdomisili di wilayah Beluk harus menerima penugasan di daerah Gombong, yang secara geografis berjarak cukup signifikan. Situasi serupa juga dilaporkan oleh tenaga pendidik lainnya. Seorang guru yang tinggal di Desa Majalangu harus berpindah tugas ke Desa Medayu, sementara guru lain dari Watukumpul mendapatkan penugasan di wilayah Bongas.
Lebih memprihatinkan lagi, terdapat laporan mengenai seorang guru perempuan di Kecamatan Ulujami yang harus menempuh jalur ekstrem untuk mencapai lokasi tugas barunya. Disebutkan bahwa ia harus melewati jembatan gantung, yang tentu saja menambah tingkat kesulitan dan potensi risiko dalam perjalanan sehari-hari.
Menyikapi berbagai keluhan tersebut, para guru yang terkena mutasi berharap agar pemerintah daerah dapat melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan penempatan ini. Mereka mengutarakan keinginan agar pertimbangan kedekatan lokasi tugas dengan domisili tenaga pendidik dapat menjadi salah satu faktor krusial dalam proses mutasi dan pengangkatan kepala sekolah di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban para guru dan memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada tugas pengajaran dan manajerial sekolah.
Ketika dimintai tanggapan mengenai dasar pertimbangan di balik kebijakan penugasan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang, Khaeron, memberikan jawaban yang singkat. Ia menyarankan agar para guru yang bersangkutan menjalani terlebih dahulu penugasan yang telah diberikan.
