GueBerita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun telah memulai proses pembahasan mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Agenda ini dilaksanakan melalui Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diselenggarakan pada hari Jumat, 26 Juni 2026.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Fery Sudarsono, ini menjadi forum penting bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan mereka. Meskipun menerima Raperda untuk dibahas lebih lanjut ke tahapan selanjutnya, para wakil rakyat ini juga menyertakan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi evaluasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kehadiran anggota DPRD dalam sidang ini tercatat cukup tinggi, dengan 36 dari total 45 anggota yang hadir, menunjukkan pentingnya agenda ini bagi legislatif.
Acara krusial ini turut dihadiri langsung oleh Bupati Madiun, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat di lingkungan Kabupaten Madiun juga turut hadir, menandakan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membahas keuangan daerah.
Tujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Madiun, yaitu Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, Gerindra, NasDem, dan PKS, secara bergantian menyampaikan pandangan umum mereka. Fokus utama dari pandangan umum ini tertuju pada upaya peningkatan efisiensi anggaran dan optimalisasi program kerja yang secara langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Salah satu sorotan tajam datang dari Fraksi NasDem, yang melalui juru bicaranya, Purwadi, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun untuk segera melahirkan inovasi-inovasi baru. Inovasi ini diharapkan dapat secara signifikan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu pilar penting kemandirian fiskal daerah.
Fraksi NasDem menilai bahwa sektor pariwisata dan penanaman modal investasi memiliki potensi besar yang belum tergarap secara maksimal. Selain isu krusial mengenai peningkatan pendapatan daerah, DPRD juga merumuskan dan menyampaikan lima rekomendasi utama yang ditujukan untuk sisa tahun anggaran berjalan.
Rekomendasi pertama berfokus pada sektor Infrastruktur, mendesak adanya percepatan perbaikan dan penanganan ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Kondisi jalan yang baik menjadi kunci kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Selanjutnya, rekomendasi kedua menyentuh bidang Teknologi, dengan harapan adanya optimalisasi pemanfaatan sistem digital. Pengembangan aplikasi seperti “Pesilat Jantan” diharapkan dapat mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
Rekomendasi ketiga berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial, di mana DPRD mendorong penguatan program-program konkret yang dirancang khusus untuk pengentasan kemiskinan. Program yang tepat sasaran dan efektif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Rekomendasi keempat adalah perbaikan di sektor Pelayanan Publik. Hal ini mencakup peningkatan kualitas di sektor pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas kedua sektor fundamental ini dinilai sangat penting untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun secara keseluruhan.
