GueBerita.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengemukakan sebuah gagasan menarik terkait revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia mengusulkan agar proses revisi tersebut membuka pintu bagi para profesional sipil untuk menduduki sejumlah jabatan di lingkungan Polri yang bersifat non-operasional.
Jabatan-jabatan yang dimaksudkan Pigai meliputi posisi-posisi strategis namun tidak bersentuhan langsung dengan tugas operasional penegakan hukum. Contohnya adalah posisi di bidang administrasi, keuangan, inspektorat, serta personalia. Usulan ini disampaikan secara resmi pada hari Jumat, 5 Juni.
Menurut pandangan Menteri Pigai, penempatan tenaga profesional sipil pada bidang-bidang pendukung tersebut tidak akan mengganggu esensi tugas pokok Polri. Tugas utama Polri sebagai lembaga penegak hukum dan penjaga keamanan masyarakat dikatakannya akan tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh kehadiran sipil di area administratif.
Ia menambahkan bahwa model pengelolaan seperti ini bukanlah hal baru dan sudah lazim diterapkan di banyak negara yang menganut sistem demokrasi. Penerapan sistem ini diyakini mampu memperkuat prinsip meritokrasi dalam proses pengisian jabatan di lembaga kepolisian.
Lebih lanjut, kehadiran para profesional sipil di posisi non-operasional dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi kerja organisasi Polri. Selain itu, hal ini juga berpotensi memperluas cakupan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh institusi kepolisian.
Menteri Pigai menekankan sebuah poin krusial jika usulan ini nantinya diimplementasikan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi untuk menduduki jabatan non-operasional tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi yang tinggi. Seleksi harus murni berdasarkan kompetensi dan kualifikasi calon.
Dengan adanya mekanisme seleksi yang ketat dan transparan, diharapkan jabatan-jabatan non-operasional tersebut dapat diisi oleh individu-individu yang benar-benar memiliki kapabilitas dan keahlian yang mumpuni di bidangnya masing-masing.
Dalam konteks pembahasan revisi UU Polri secara keseluruhan, Menteri Pigai juga mendorong adanya partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Ia menginginkan agar pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kalangan akademisi, serta berbagai organisasi kemasyarakatan sipil turut dilibatkan dalam proses ini.
Menurutnya, masukan yang beragam dari berbagai pihak sangatlah esensial. Hal ini penting demi menghasilkan sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih baik, lebih relevan, dan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Menanggapi usulan tersebut, sejumlah pengamat memberikan pandangan bahwa gagasan ini berpotensi membawa perubahan positif bagi sistem tata kelola di tubuh Polri. Potensi perbaikan dalam efisiensi dan profesionalisme dinilai cukup besar.
Namun demikian, para pengamat ini juga memberikan catatan penting. Mereka mengingatkan perlunya penyusunan aturan yang sangat jelas dan terperinci. Aturan tersebut harus mencakup kewenangan yang spesifik bagi para pejabat sipil, mekanisme seleksi yang akuntabel, serta sistem pengawasan yang efektif. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi potensi munculnya permasalahan baru di masa mendatang yang dapat menghambat implementasi usulan ini.
