Tanggapan PSI Terkait Penurunan Foto Wapres Gibran di Ruang Publik
GueBerita.com – Aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Yogyakarta oleh kelompok Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta memicu kecaman keras dari berbagai pihak, salah satunya Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Heri Nugroho, elite DPD PSI Kota Yogyakarta, secara tegas menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol negara. Ia menilai insiden yang terjadi di lingkungan lembaga legislatif daerah tersebut mencederai iklim demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi etika.
Dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026), Heri mengungkapkan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang ia sebut sebagai tindakan barbar. Ia mempertanyakan kedewasaan berpolitik dari para aktivis maupun tokoh masyarakat yang terlibat, mengingat mereka seharusnya menjadi teladan bagi publik dalam mempraktikkan etika berdemokrasi yang sehat.
“Kami sungguh merasa prihatin dan menyesalkan tindakan tersebut. Sebab Mas Gibran adalah Wakil Presiden yang menjabat sah, kenapa fotonya diturunkan,” ujar Heri.
Menurut Heri, jabatan Wakil Presiden merupakan institusi resmi negara yang kedudukannya diakui oleh konstitusi. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana segala bentuk ekspresi harus tetap berpijak pada aturan dan norma kepatutan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan sebagai tameng untuk melakukan pelanggaran hukum atau merendahkan marwah kepala pemerintahan yang sedang bertugas secara sah. Tindakan menurunkan foto pejabat negara di ruang publik resmi dinilai sebagai langkah yang tidak pantas dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Menanggapi insiden ini, Heri mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam. Ia berharap pihak berwenang segera merespons kejadian tersebut dengan melakukan pengusutan secara tuntas guna memastikan aturan dan kewibawaan simbol negara tetap terjaga.
Peristiwa ini menambah rentetan dinamika politik yang berkaitan dengan sosok Gibran Rakabuming Raka di tingkat nasional. Sebelumnya, isu mengenai usulan pemakzulan terhadap Gibran juga sempat mencuat ke permukaan.
Terkait isu pemakzulan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sempat memberikan tanggapan. Dasco memastikan bahwa usulan tersebut akan dibahas oleh pihak legislatif setelah masa reses berakhir.
Ia menambahkan bahwa banyak anggota DPR RI dari berbagai fraksi yang ingin menyampaikan aspirasi mereka terkait masalah ini. Namun, pembahasan tersebut tetap harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Perbedaan pandangan politik dalam sebuah negara demokrasi adalah hal yang wajar. Namun, para ahli tata negara sering menekankan pentingnya menjaga ruang dialog agar tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi, guna menghindari tindakan-tindakan destruktif yang dapat merusak tatanan simbol negara.
