Kasus Korupsi Dana BNPB: KPK Periksa Komisaris dan Direktur Perusahaan
GueBerita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada Senin (9/11/2026), lembaga antirasuah tersebut menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan saksi dari kalangan pihak swasta di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemanggilan ini merupakan upaya penyidik untuk mengumpulkan keterangan lebih lanjut terkait alur penggunaan anggaran penanganan bencana yang diduga diselewengkan. Pemeriksaan ini menjadi langkah krusial untuk memetakan keterlibatan berbagai pihak dalam perkara tersebut.
Adapun daftar saksi yang dipanggil oleh penyidik meliputi:
Berdasarkan pantauan hingga pukul 11.39 WIB, tercatat baru empat saksi yang telah hadir memenuhi panggilan, yakni AS, KAG, RN, dan CM. Sementara itu, status kehadiran lima saksi lainnya masih dalam proses konfirmasi oleh pihak penyidik.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026, di mana 15 orang berhasil diamankan. Sehari berselang, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk BS, yang diketahui merupakan adik dari mantan Kepala BNPB berpangkat Letnan Jenderal TNI berinisial S. BS sendiri pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB saat saudaranya masih memegang tampuk pimpinan.
Tersangka lainnya dalam kasus ini mencakup pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta seorang pihak swasta berinisial SNG.
Dalam proses pengumpulan barang bukti, KPK telah menyita aset dengan nilai total mencapai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026. Barang bukti tersebut mencakup uang tunai dalam bentuk mata uang asing dan rupiah, yakni 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, dan Rp3,35 miliar.
Selain uang tunai, penyidik juga menyita aset berharga lainnya berupa:
Terkait keterlibatan personel militer, KPK telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pada 20 Oktober 2026, KPK secara resmi mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua prajurit aktif yang diduga memiliki kaitan dengan perkara tindak pidana korupsi ini. Selain itu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di ruang kerja Kepala BNPB untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan guna memperkuat berkas perkara.
