Respons Gerindra Terkait Isu Pemakzulan Gibran Menanti Rapat Partai
GueBerita.com – Wacana mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat ke permukaan publik di tengah dinamika politik nasional. Isu ini berhembus seiring dengan adanya sorotan terhadap persoalan ijazah SMA yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pendidikan.
Menanggapi isu yang berkembang, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan sikap terbuka terhadap dinamika yang terjadi di parlemen. Ia menegaskan bahwa setiap fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak konstitusional untuk mengajukan usulan pemakzulan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Ya pemakzulan silakan saja, ya. Teman-teman kan memiliki hak untuk mengusulkan ya,” ujar Habiburokhman saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Habiburokhman belum memberikan pernyataan resmi mengenai posisi Partai Gerindra terkait wacana tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partai masih perlu melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan sikap politik yang akan diambil dalam menyikapi isu ini.
Menurutnya, keputusan resmi fraksi Partai Gerindra akan diputuskan melalui rapat internal yang dijadwalkan berlangsung dalam masa sidang mendatang. “Kalau kami masih menunggu karena rapat fraksi Partai Gerindra baru akan dilaksanakan di masa sidang besok, tanggal 10 atau 11, ya,” jelasnya.
Isu pemakzulan ini sendiri muncul ke publik setelah adanya perdebatan mengenai mekanisme konstitusional yang dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Putusan tersebut berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, yang kemudian memicu diskusi mengenai persyaratan administratif calon pemimpin negara.
Menanggapi isu yang menyasar putranya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah memberikan respons. Ia menekankan pentingnya bagi seluruh pihak untuk tetap berpegang pada koridor hukum dan mekanisme demokrasi yang tersedia di Indonesia.
Jokowi menegaskan bahwa setiap langkah politik yang diambil oleh pihak mana pun harus dilakukan dengan menghormati aturan hukum dan konstitusi yang berlaku. Ia juga menyatakan komitmennya untuk menghormati setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, termasuk pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
Hingga saat ini, perkembangan mengenai wacana hak angket di DPR masih terus dipantau. Proses politik di parlemen tersebut dijadwalkan akan kembali berlanjut setelah masa reses berakhir dan memasuki masa sidang yang dimulai pada 8 November 2026. Publik kini menanti hasil pembahasan resmi dari fraksi-fraksi di parlemen terkait tindak lanjut dari isu yang berkembang tersebut.
