Status Jabatan Wapres: Yusril Pastikan Gibran Masih Bertugas
GueBerita.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan klarifikasi terkait spekulasi mengenai status jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini Gibran masih menjabat dan menjalankan tugas-tugas kenegaraan secara normal.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas beredarnya kabar mengenai keinginan Gibran untuk mundur dari jabatannya setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Yusril memastikan bahwa meskipun dinamika politik tengah menjadi sorotan, posisi Wakil Presiden belum mengalami kekosongan.
Yusril juga menepis anggapan bahwa putusan dari Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan pencalonan wakil presiden secara otomatis menggugurkan jabatan Gibran. Ia menekankan bahwa tidak ada prosedur hukum yang secara instan mengakhiri masa jabatan seorang wakil presiden tanpa melalui mekanisme yang berlaku.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” ujar Yusril di hadapan awak media.
Kendati demikian, Yusril tidak menampik bahwa terdapat catatan serius dalam putusan lembaga peradilan tersebut yang perlu dicermati. Ia menyinggung bahwa pertimbangan hukum dalam putusan MA menyangkut persoalan mendasar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, putusan tersebut seolah memberikan ruang interpretasi, namun ia menegaskan perlunya melihat perkembangan situasi ke depan secara lebih komprehensif.
Sebagai informasi, polemik ini berakar dari putusan MK yang menyatakan tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang setara dengan SMA. Di sisi lain, MA telah mengeluarkan pernyataan bahwa surat keterangan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai syarat pencalonan dalam Pemilu 2024 dianggap tidak sah.
Menanggapi potensi pengunduran diri, Yusril memaparkan mekanisme konstitusional yang harus ditempuh jika jabatan tersebut benar-benar kosong. Berdasarkan aturan yang ada, proses pengisian jabatan wakil presiden melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden.
Mekanisme tersebut mencakup langkah-langkah berikut:
Yusril menegaskan bahwa prosedur tersebut merupakan tahapan baku yang diatur oleh undang-undang. Hingga saat ini, pemerintah tetap berpegang pada status quo di mana Gibran masih menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai wakil presiden. Pihaknya meminta masyarakat untuk melihat situasi ini secara objektif sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
