DPR Minta Pemerintah Susun Strategi Anggaran Pendidikan di Wilayah Rawan Bencana
GueBerita.com – Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, mendesak pemerintah untuk segera merumuskan formulasi layanan pendidikan khusus yang dirancang khusus bagi wilayah dengan siklus bencana tahunan. Hal ini menanggapi kondisi memprihatinkan yang dialami 46 siswa SDN Jugosari 03 di Dusun Sumberlangsep, Lumajang, yang harus menyeberangi aliran lahar dingin Gunung Semeru setiap hari demi mendapatkan akses pendidikan.
Dalam kunjungannya pada Selasa (10/11/2026), Purnamasidi menyoroti bahwa perjuangan siswa yang harus menjinjing sepatu dan melewati bebatuan vulkanik bukan sekadar kendala infrastruktur, melainkan permasalahan pemenuhan hak konstitusional. Ia menegaskan bahwa negara wajib menjamin keberlangsungan layanan pendidikan dalam situasi apa pun, termasuk di daerah yang terpapar bencana secara berulang.
“Pemenuhan layanan pendidikan adalah amanat konstitusi. Tidak boleh tidak dilaksanakan dalam situasi apa pun,” tegas Purnamasidi. Menurutnya, kebijakan pendidikan di lokasi rawan bencana saat ini masih bersifat responsif atau ad-hoc, sehingga belum memberikan solusi permanen yang dapat diandalkan ketika bencana kembali terjadi.
Lebih lanjut, Purnamasidi menyoroti celah dalam implementasi kebijakan pendidikan darurat yang ada saat ini. Meskipun pemerintah telah memiliki kerangka kebijakan seperti Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) serta Panduan Implementasi Pendidikan Kebencanaan Tahun 2026, ia menilai regulasi tersebut masih berhenti pada tataran kesiapsiagaan umum.
Menurutnya, kebijakan tersebut belum menyentuh kebutuhan teknis yang krusial bagi daerah dengan siklus bencana tahunan. Kegagalan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di titik bencana sering kali disebabkan oleh prasyarat teknis yang tidak terjamin, seperti ketiadaan listrik yang stabil dan konektivitas yang terputus saat bencana melanda.
Menanggapi tantangan tersebut, Purnamasidi merumuskan tiga poin desakan kepada pemerintah pusat dan daerah:
Purnamasidi menekankan bahwa negara harus hadir memberikan kepastian akses belajar bagi seluruh siswa, baik bagi mereka yang bersedia untuk direlokasi maupun warga yang memilih bertahan di permukiman terisolasi. Ia berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan regulasi yang ada dengan menciptakan desain layanan yang lebih adaptif terhadap karakter bencana di lapangan.
Saat ini, Kemendikdasmen sebenarnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan terdampak bencana untuk memilih metode belajar, baik tatap muka terbatas, PJJ, maupun hybrid. Namun, desakan dari DPR ini menekankan perlunya sistem yang lebih terintegrasi agar kualitas pelayanan pendidikan tidak mengalami penurunan saat bencana terjadi.
Purnamasidi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa regulasi saja tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan formulasi layanan yang siap dijalankan secara sistematis. Dengan adanya langkah konkret, diharapkan anak-anak di wilayah rawan bencana seperti Dusun Sumberlangsep tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatan nyawa hanya untuk mendapatkan hak pendidikan mereka.
