Terawan Jadi Pilihan Dar Edi Yoga di Tengah Dominasi Politisi Bursa Wapres
GueBerita.com – Di tengah diskursus publik yang menyoroti masa depan kursi Wakil Presiden RI, muncul usulan alternatif yang cukup mencuri perhatian. Dar Edi Yoga, praktisi media sekaligus pendiri Beranda Ruang Diskusi, secara terbuka mengusulkan Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto sebagai figur yang layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi tersebut.
Usulan ini hadir saat bursa spekulasi mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menghangat. Nama-nama besar dari kalangan politisi, seperti Puan Maharani, Pramono Anung, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Sufmi Dasco Ahmad, selama ini mendominasi perbincangan. Namun, Yoga menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan mendorong sosok profesional murni ke panggung kepemimpinan nasional.
Menurut Yoga, Indonesia memerlukan pemimpin yang tidak sekadar lahir dari rahim partai politik. Ia berpendapat bahwa bangsa ini membutuhkan sosok yang memiliki integritas tinggi, dedikasi kebangsaan yang teruji, serta keberanian dalam memprioritaskan kepentingan negara di atas agenda kelompok atau kepentingan praktis partai politik.
Terawan Agus Putranto dipandang Yoga memiliki rekam jejak yang relevan dengan kriteria tersebut. Sebagai mantan Menteri Kesehatan, dokter spesialis radiologi, dan purnawirawan dengan latar belakang militer—pernah menjabat sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto—Terawan dinilai memiliki kombinasi pengalaman yang mumpuni dalam manajemen birokrasi, disiplin, dan pengabdian kepada negara.
Dalam pernyataannya pada Selasa (10/11/2026), Yoga menekankan pentingnya keluar dari pola pikir yang hanya berputar pada lingkaran elit politik yang sama. “Indonesia membutuhkan figur yang memiliki jiwa Merah Putih, berani mengabdi, dan tidak tersandera kepentingan politik praktis,” ujar Yoga.
Munculnya wacana ini tidak lepas dari dinamika hukum yang menyelimuti posisi Wakil Presiden saat ini. Isu mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah adanya serangkaian proses hukum yang melibatkan lembaga peradilan tinggi di Indonesia.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah atau diploma luar negeri Gibran yang setara dengan pendidikan setingkat SLTA. Kendati demikian, MK memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menegaskan tidak memiliki wewenang untuk mendiskualifikasi pejabat yang sudah menjabat.
Dinamika berlanjut pada 30 Oktober 2026 ketika Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA Gibran. MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan memerintahkan penarikan serta pemusnahan dokumen tersebut.
Peristiwa hukum ini memicu perdebatan luas mengenai standar akuntabilitas pejabat publik dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Namun, pakar hukum mengingatkan perlunya memisahkan antara persoalan keabsahan dokumen dengan mekanisme pemberhentian jabatan.
Konstitusi Indonesia telah mengatur secara ketat mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Sementara itu, mekanisme pengisian kekosongan posisi Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa penggantinya dipilih oleh MPR dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dengan demikian, usulan yang dilontarkan Dar Edi Yoga saat ini tetap berada dalam koridor gagasan publik untuk memperkaya diskusi nasional. Hal ini menjadi pengingat bahwa jabatan Wakil Presiden merupakan amanah konstitusional yang menuntut tanggung jawab besar, bukan sekadar kompromi politik antar kekuatan partai.
Perdebatan ini diharapkan dapat mengalihkan fokus masyarakat dari sekadar perebutan posisi menuju pembahasan mengenai kapasitas, integritas, dan komitmen kebangsaan yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin di Indonesia.
