Hasto Kristiyanto Ungkit Sejarah Politik Sandera di Balik Isu Penyadapan Prabowo
GueBerita.com – Kasus penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh nasional sepanjang periode 2025-2026 kini menjadi sorotan tajam. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara terbuka menyebut praktik tersebut sebagai bentuk “politik sandera” yang bertujuan untuk intimidasi dan pemeliharaan kekuasaan.
Dalam pernyataannya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026), Hasto mengungkapkan bahwa tindakan penyadapan ini tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga tokoh politik senior, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia menilai fenomena ini sebagai penyalahgunaan kewenangan aparat negara yang tidak dapat ditoleransi.
Dugaan Keterlibatan Oknum Polri
Penyelidikan yang saat ini ditangani oleh Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Beberapa nama yang terseret dalam kasus ini antara lain mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta dua perwira tinggi lainnya, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Hasto menegaskan bahwa keterlibatan aparat dalam penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan yang sangat serius. Menurutnya, institusi kepolisian seharusnya berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan supremasi hukum, bukan justru menjadi alat untuk kepentingan politik praktis.
Tuntutan Pengusutan Tuntas
Lebih lanjut, Hasto mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut perkara ini hingga ke akar-akarnya. Fokus utama dari penyelidikan yang ia harapkan adalah mengungkap siapa sosok “user” atau penerima informasi akhir dari data hasil penyadapan tersebut.
Ia menyoroti bahwa praktik intimidasi melalui penyadapan telah menyasar berbagai kalangan, mulai dari elit politik, jurnalis, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga pelaku usaha. Berikut adalah poin-poin utama yang ditekankan Hasto terkait kasus ini:
Dugaan Pelanggaran Konstitusi
Hasto mengaitkan tindakan penyalahgunaan institusi negara ini dengan dugaan perbuatan makar terhadap konstitusi. Ia berargumen bahwa ketika aparat penegak hukum digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal tersebut telah melanggar batasan-batasan kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dasar.
Saat ini, tim penyidik Bareskrim Polri masih terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap motif di balik aksi tersebut serta mencari pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. Publik kini menanti hasil akhir dari proses hukum yang sedang berjalan untuk memastikan supremasi hukum tetap tegak di Indonesia.
Sebagai informasi tambahan, kasus ini mencuat di tengah dinamika politik nasional, di mana Presiden Prabowo Subianto diketahui juga tengah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk sejumlah mantan Kapolri di Hambalang, guna membahas stabilitas keamanan dan kondisi negara terkini.
