Megawati Tegaskan Sanksi Pemecatan Kader PDIP yang Tidak Loyal
GueBerita.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas terkait kedisiplinan internal partai. Dalam pengarahan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (9/11/2026), Megawati menegaskan akan mengambil tindakan pemecatan langsung terhadap kader yang terbukti tidak loyal atau terlibat dalam praktik politik dua kaki.
Dalam pidatonya, Presiden RI ke-5 tersebut menyoroti fenomena kader yang dianggap tidak lagi sejalan dengan garis perjuangan partai. Ia menekankan bahwa setiap anggota partai yang menunjukkan sikap mendua atau “oleng” akan langsung diberhentikan dari keanggotaan PDIP tanpa melalui prosedur administratif yang panjang.
Megawati menyatakan bahwa tanggung jawab pemecatan tersebut berada sepenuhnya di bawah kewenangannya selaku ketua umum. Ia menegaskan bahwa kader yang tidak lagi loyal tidak memiliki nilai tambah bagi organisasi. Menurutnya, tindakan berkhianat kepada partai pada dasarnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri.
Selain isu loyalitas, Megawati juga memberikan peringatan keras terhadap penyalahgunaan posisi di dalam partai untuk kepentingan finansial pribadi. Ia mengaku memiliki informasi terkait adanya upaya oknum kader yang mencoba mencari keuntungan materi dengan memanfaatkan pengaruh partai. Megawati secara eksplisit meminta agar praktik tersebut segera dihentikan.
Refleksi Megawati Mengenai Isu Penyadapan
Dalam kesempatan yang sama, Megawati turut memberikan tanggapan mengenai isu penyadapan yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Ia mengaitkan hal tersebut dengan pengalaman pribadinya yang memilih untuk tidak menggunakan ponsel sebagai upaya menjaga privasi dari ancaman penyadapan ilegal.
Megawati menekankan pentingnya penguatan payung hukum terkait aturan penyadapan di Indonesia. Menurut pandangannya, penyadapan hanya boleh dilakukan oleh otoritas hukum yang memiliki legitimasi dan dasar aturan yang kuat. Ia mengkritik keras tindakan penyadapan yang dilakukan di luar koridor hukum, dengan menyebut praktik tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.
Pernyataan Megawati ini muncul di tengah bergulirnya kasus hukum yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, serta tuduhan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem informasi.
Megawati juga menyinggung kembali pernyataannya di masa lalu terkait Listyo Sigit. Ia menegaskan bahwa komentar yang ia sampaikan sebelumnya mengenai mantan Kapolri tersebut tidak didasari oleh pretensi tertentu, melainkan sebagai observasi terhadap situasi yang terjadi saat ini.
Peringatan yang disampaikan Megawati ini mencerminkan upaya konsolidasi internal partai di tengah dinamika politik nasional yang sedang berlangsung. Dengan penekanan pada loyalitas dan etika berorganisasi, PDIP berupaya memastikan seluruh kadernya tetap berada dalam satu komando, sembari terus menyoroti isu-isu hukum dan privasi yang menyita perhatian publik.
