Tito Karnavian Jawab Isu Pencekalan dan Tuduhan Markas Penyadapan
GueBerita.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara tegas menepis berbagai isu miring yang menyeret namanya di tengah dinamika politik nasional. Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026), Tito membantah keras kabar mengenai pencekalan dirinya ke luar negeri serta tuduhan keterlibatan dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Isu yang beredar di media sosial tersebut sempat menghebohkan publik, terutama karena narasi yang berkembang mengaitkan kediaman pribadi Tito sebagai tempat berkumpulnya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam operasi penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh penting lainnya.
Menanggapi klaim tersebut, Tito menyebut bahwa informasi yang tersebar merupakan bentuk disinformasi atau hoaks yang tidak memiliki dasar fakta. Ia menegaskan bahwa dirinya saat ini masih menjalankan tugas kenegaraan seperti biasa.
Klarifikasi Terkait Lokasi Kediaman
Salah satu poin krusial yang dibantah oleh mantan Kapolri ini adalah tuduhan bahwa rumah dinasnya digunakan sebagai markas penyadapan. Tito menjelaskan bahwa narasi yang menyebutkan lokasi pertemuan di Jalan Wijaya Chandra IV adalah keliru karena alamat tempat tinggalnya berada di lokasi yang berbeda.
Pernyataan ini menjadi upaya Tito untuk meluruskan distorsi informasi yang menyasar ranah privasi dan integritasnya sebagai pejabat publik.
Menegaskan Posisi dan Pensiun dari Institusi Polri
Selain membantah keterlibatan dalam isu penyadapan, Tito juga menekankan pemisahan peran antara posisinya saat ini sebagai Menteri Dalam Negeri dengan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ia mengingatkan publik bahwa masa baktinya di kepolisian telah berakhir sejak beberapa tahun lalu.
Tito menjelaskan bahwa ia telah mengundurkan diri dari jabatan Kapolri pada tahun 2019 untuk mengemban amanah sebagai Mendagri di era Presiden Joko Widodo. Bahkan, ia menegaskan telah pensiun lebih awal dari jadwal yang seharusnya pada tahun 2022.
Fokus pada Tugas Kenegaraan
Tito menyatakan bahwa dinamika tugas sebagai Menteri Dalam Negeri sudah menyita banyak waktu dan energi. Menurutnya, tanggung jawab untuk mengoordinasikan urusan dalam negeri di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto memerlukan konsentrasi penuh, sehingga ia tidak memiliki ruang atau kapasitas untuk mencampuri urusan institusi lain, termasuk Polri.
Ia menambahkan bahwa terkait isu-isu keamanan, seperti penyelidikan penyadapan, sudah ada pihak-pihak berwenang yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta penindakan. Tito berharap masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial agar tidak mudah termakan oleh narasi hoaks yang tidak terverifikasi.
Sebelumnya, Tito juga sempat memberikan keterangan mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sepuluh mantan Kapolri serta Kapolri saat ini, Jenderal Suyudi Ario Seto. Pertemuan tersebut dikonfirmasi membahas isu-isu strategis nasional, termasuk mengenai pencegahan kebocoran kekayaan negara, yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini.
