Vonis Eks Bupati Bengkulu Utara dan Kadis ESDM Terkait Korupsi Tambang

GueBerita.com – Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan pejabat daerah di Bengkulu Utara akhirnya menemui titik terang di meja hijau. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu menjatuhkan vonis terhadap mantan Bupati Bengkulu Utara, Imron Rosyadi, serta mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Fadilah Marik, atas keterlibatan mereka dalam praktik korupsi penerbitan izin usaha pertambangan batu bara.

Putusan yang dibacakan pada Jumat, 6 November 2026 tersebut menandai akhir dari proses persidangan panjang terkait penyalahgunaan wewenang dalam sektor pertambangan. Imron Rosyadi divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun 4 bulan. Selain hukuman badan, hakim juga mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 165 hari.

Sementara itu, Fadilah Marik yang saat peristiwa terjadi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, menerima vonis yang lebih ringan dibandingkan Imron. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara serta denda sebesar Rp200 juta subsider 140 hari kurungan. Putusan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp1 miliar bagi Imron Rosyadi.

Ketua Majelis Hakim, Achmadsyah Ade Murry, dalam amar putusannya memaparkan secara rinci mengenai modus operandi yang dilakukan para terdakwa. Perkara ini berfokus pada aliran dana ilegal yang masuk ke kas PT Ratu Samban Mining (RSM) dengan nilai fantastis, yakni lebih dari US$83 juta. Keuntungan tersebut dinilai sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum yang melibatkan kolaborasi antara terdakwa dengan terpidana lainnya, Sonny Adnan.

“Kedua terdakwa bersama-sama dengan terpidana Sonny Adnan yang sebelumnya sudah diputus, menguntungkan Jubaira dan Maihael Godath serta beberapa perusahaan lainnya sebesar 83 juta dolar AS lebih yang masuk ke dalam rekening PT Ratu Samban Mining,” ujar Achmadsyah dalam persidangan.

Latar belakang kasus ini berakar pada tahun 2007, saat diterbitkannya Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 327 dan 328 Tahun 2007. Kebijakan tersebut mengatur tentang pengalihan kuasa pertambangan dari PT Niaga Baratama kepada PT RSM. Pengalihan ini mencakup hak eksploitasi, pengangkutan, hingga penjualan komoditas batu bara yang seharusnya melalui prosedur ketat.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa proses penerbitan izin tersebut tidak memiliki dasar teknis dan administratif yang memadai. Izin yang dikeluarkan oleh Imron Rosyadi diduga kuat tidak dilengkapi dengan rekomendasi resmi dari instansi terkait yang berwenang, sehingga menyalahi aturan tata kelola pertambangan yang berlaku saat itu.

Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menjelaskan adanya aliran dana suap yang diterima oleh Imron Rosyadi. Uang sebesar Rp600 juta diduga mengalir dari Direktur Utama PT RSM saat itu, Sonny Adnan, kepada Imron melalui perantara Fadilah Marik. Pemberian tersebut dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2007 sebagai imbalan atas kemudahan dalam pengurusan pengalihan izin pertambangan yang bermasalah tersebut.

Kasus ini menjadi salah satu sorotan dalam penegakan hukum di sektor sumber daya alam, mengingat besarnya kerugian negara dan potensi keuntungan ilegal yang dihasilkan. Dengan adanya putusan ini, diharapkan menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan daerah agar menjalankan wewenang penerbitan izin sesuai dengan koridor hukum dan prosedur teknis yang telah ditetapkan guna mencegah praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.