Polemik Ijazah Gibran: PDIP Resmi Dorong Hak Menyatakan Pendapat
GueBerita.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI secara resmi menyatakan kesiapannya untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini diambil melalui konsolidasi internal fraksi yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).
Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen fraksinya dalam menempuh jalur konstitusional. Menurut Utut, keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat pleno fraksi yang dihadiri oleh 102 dari total 110 anggota Fraksi PDIP, sementara delapan anggota lainnya berhalangan hadir karena izin atau alasan kesehatan.
Landasan Konstitusional dan Mekanisme
Dalam keterangannya kepada media, Utut menjelaskan bahwa pengajuan HMP didasarkan pada ketentuan dalam konstitusi negara. Fraksi PDIP merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan hukum utama dalam proses tersebut.
Utut menambahkan bahwa seluruh anggota fraksinya telah sepakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap usulan ini. Ia menegaskan bahwa soliditas internal menjadi kunci dalam menjalankan agenda politik tersebut di parlemen.
Tanggapan Pimpinan DPR
Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebelumnya telah memberikan konfirmasi terkait diterimanya laporan mengenai usulan HMP tersebut. Puan menekankan bahwa setiap langkah yang diambil oleh DPR harus senantiasa berpijak pada mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah masa sidang dibuka. Tahapan awal yang akan dilakukan adalah mendengarkan masukan dari berbagai fraksi dan komisi terkait, yang sebelumnya telah dikumpulkan selama masa reses.
- Proses tindak lanjut akan dilakukan secara prosedural melalui mekanisme internal DPR.
- Pimpinan DPR akan mengkaji laporan dan masukan yang masuk sebelum menentukan langkah kebijakan selanjutnya.
- DPR berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan koridor konstitusi.
Konteks Polemik Ijazah
Polemik mengenai ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memicu diskursus politik yang intens di parlemen. Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yang sering dikaitkan dengan proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk dalam kondisi tertentu yang menyangkut kedudukan pejabat tinggi negara.
Hingga saat ini, proses politik di DPR masih berada dalam tahap pengumpulan masukan dan pembahasan mekanisme. Puan Maharani menegaskan pentingnya semua pihak untuk menghormati proses yang sedang berjalan di lembaga legislatif agar tetap sesuai dengan tata tertib dan konstitusi yang berlaku.
Situasi ini menempatkan Fraksi PDIP sebagai inisiator utama dalam upaya penggunaan hak konstitusional tersebut. Publik kini menantikan bagaimana langkah teknis DPR selanjutnya, terutama setelah mekanisme resmi di masa sidang mendatang dijalankan oleh pimpinan dewan.
