Polemik Ijazah Gibran: 100 Anggota Fraksi DPR Teken Usulan HMP
GueBerita.com – Dinamika politik di Kompleks Parlemen Senayan kian memanas seiring dengan langkah sejumlah anggota DPR RI yang secara resmi menggalang dukungan untuk penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa dukungan terhadap usulan tersebut telah melampaui angka 100 anggota parlemen. Jumlah ini tercatat mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan data awal pekan ini yang baru mencapai 50 tanda tangan.
Mardani menyatakan bahwa inisiatif ini melibatkan perwakilan dari berbagai fraksi yang ada di DPR. Menurutnya, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Dalam penjelasannya, Mardani menekankan bahwa pimpinan DPR telah siap untuk menerima usulan resmi tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di parlemen. Ia juga memastikan bahwa dokumentasi mengenai penggalangan dukungan ini telah disebarluaskan melalui media sosial sebagai bentuk transparansi.
Terkait dasar hukum yang digunakan, Mardani menyebut bahwa pihaknya merujuk pada serangkaian fakta yuridis yang ada. Ia menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi landasan kuat untuk tetap melanjutkan substansi serta esensi dari Hak Menyatakan Pendapat tersebut, terlepas dari dinamika yang terjadi di luar lingkup legislatif.
Sebelumnya, pada Senin (10/11/2026), Mardani telah mengonfirmasi bahwa surat usulan terkait polemik ijazah tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR. Meskipun ia tidak merinci daftar nama anggota yang terlibat, Mardani menegaskan bahwa penggalangan dukungan ini didorong oleh banyak fraksi yang memiliki pandangan serupa mengenai pentingnya menindaklanjuti polemik tersebut secara konstitusional.
Secara prosedural, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR selain hak interpelasi dan hak angket. Berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), hak ini merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, yang disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Hingga saat ini, proses penggalangan dukungan masih terus berjalan di lingkungan parlemen. Pihak fraksi-fraksi pendukung HMP berharap agar pimpinan DPR dapat segera menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan koridor hukum dan peraturan tata tertib yang berlaku di DPR RI.
