KPK Kembali Periksa Hercules Terkait Aliran Dana Rp800 Juta Summarecon

GueBerita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Rosario de Marshal, yang lebih dikenal dengan nama Hercules, untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemeriksaan yang berlangsung pada Rabu, 11 November 2026 ini berfokus pada pendalaman terkait aliran dana sebesar Rp800 juta yang sempat diserahkan oleh Hercules kepada lembaga antirasuah tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa agenda pemeriksaan telah dijadwalkan secara resmi untuk saksi terkait. Hercules tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.30 WIB dengan tujuan memberikan klarifikasi mengenai keterkaitan dirinya dengan persoalan lahan milik PT Summarecon serta transaksi keuangan yang sempat ia kembalikan melalui tim kuasa hukumnya.

Dalam keterangannya sebelum menjalani pemeriksaan, Hercules menyatakan kesiapannya untuk menjelaskan secara rinci mengenai asal-usul uang Rp800 juta yang kini menjadi salah satu poin utama dalam penyelidikan. Ia menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk kooperatif dalam membantu penyidik mengungkap keterlibatan berbagai pihak, termasuk oknum pejabat di lingkungan ATR/BPN dan perwakilan dari pihak pengembang yang telah lebih dulu diamankan oleh KPK.

Sebelumnya, pada Kamis, 15 Oktober 2026, tim kuasa hukum Hercules telah menyerahkan uang senilai Rp800 juta tersebut kepada KPK. Pihak penyidik menduga uang tersebut merupakan pemberian dari PT Summarecon kepada Hercules yang memiliki keterkaitan erat dengan perkara dugaan korupsi pembukaan blokir HGB.

Menelusuri Dugaan Pengamanan Lahan

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik, terdapat indikasi bahwa aliran dana Rp800 juta tersebut berkaitan dengan upaya pengamanan atau pengelolaan lahan PT Summarecon di Kabupaten Bogor. KPK saat ini tengah mendalami apakah transaksi tersebut memiliki kaitan langsung dengan dugaan suap yang melibatkan oknum pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyelidikan juga mencakup sengketa tanah yang terjadi di kawasan tersebut. Terdapat laporan mengenai sejumlah warga yang mengklaim kepemilikan sertifikat tanah di atas sebagian lahan yang dikelola oleh PT Summarecon. Konflik klaim lahan ini diduga menjadi pemicu munculnya permohonan penutupan blokir tanah di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor yang kemudian berujung pada praktik suap.

Berikut adalah poin-poin utama dalam rangkaian kasus yang sedang diusut:

Hingga saat ini, penyidik KPK masih terus mengumpulkan bukti tambahan dan memeriksa sejumlah saksi lainnya untuk merangkai kronologi lengkap mengenai dugaan suap tersebut. Fokus utama KPK adalah memastikan apakah ada pola sistematis dalam pengurusan HGB yang melibatkan pihak di luar korporasi untuk memuluskan kepentingan investasi di wilayah yang sedang mengalami sengketa lahan.

Langkah pemeriksaan ini menjadi bagian dari komitmen KPK dalam menuntaskan perkara korupsi di sektor pertanahan yang dianggap merugikan tata kelola administrasi negara serta hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah yang sah.