Polri di Balik Pengamanan Irjen Ahrie Sonta untuk Presiden Prabowo
GueBerita.com – Institusi Polri baru saja menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kadivkum Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta. Keputusan ini diambil menyusul terbuktinya pelanggaran etik berat yang dilakukan Ahrie terkait penyalahgunaan wewenang akses teknologi penyadapan milik negara.
Kasus ini mencuat ke publik setelah hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menyatakan bahwa tindakan Ahrie dilakukan tanpa melalui prosedur resmi yang berlaku. Pelanggaran tersebut diduga terjadi saat Ahrie masih mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, memberikan keterangan resmi terkait duduk perkara ini pada Rabu (11/11/26). Menurut Isir, Ahrie Sonta terbukti menggunakan kewenangannya untuk mengakses perangkat teknologi Polri guna melakukan penyadapan secara tidak profesional.
Dalam konteks operasional kepolisian, akses terhadap perangkat teknologi penyadapan merupakan instrumen strategis yang diatur secara ketat oleh regulasi internal. Penggunaan alat tersebut wajib memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang melibatkan otorisasi berlapis untuk menjaga integritas data dan kerahasiaan negara.
Lebih lanjut, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa poin utama dalam persidangan etik tersebut adalah penyimpangan prosedur dalam menjalankan fungsi monitoring. Tindakan yang dilakukan Ahrie dinilai melanggar kode etik profesi kepolisian yang menuntut profesionalisme dan akuntabilitas tinggi bagi setiap pejabatnya.
Majelis hakim yang memimpin jalannya sidang kode etik tersebut dipimpin oleh Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Rudy Darmoko. Dalam kapasitasnya sebagai ketua majelis, Rudy didampingi oleh sejumlah perwira tinggi lainnya, yakni Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua, serta anggota majelis yang terdiri dari Irjen Pol Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.
Proses persidangan ini merupakan bagian dari mekanisme internal Polri untuk menjaga marwah institusi. Berikut adalah poin-poin utama terkait sanksi dan pelanggaran yang menjerat Ahrie Sonta:
Kasus ini menjadi sorotan luas mengingat posisi Ahrie Sonta yang sebelumnya merupakan perwira tinggi di lingkungan Mabes Polri. Penegakan disiplin ini menunjukkan komitmen Polri dalam menindak setiap penyalahgunaan wewenang, terutama yang berkaitan dengan teknologi strategis yang menyangkut keamanan dan privasi pihak-pihak tertentu.
Hingga saat ini, pihak Mabes Polri terus melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan akses teknologi di internal kepolisian untuk memastikan insiden serupa tidak terulang di masa depan. Fokus utama institusi tetap pada pemulihan citra dan penguatan integritas anggota di seluruh lini penugasan.
