Alasan Pemerintah Tolak Satgas Khusus Penyadapan Menurut Yusril

GueBerita.com – Pemerintah secara resmi menyatakan tidak akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus maupun tim investigasi eksternal untuk menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang kini tengah diusut oleh kepolisian. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kepercayaan penuh pemerintah terhadap profesionalisme Korps Bhayangkara dalam menuntaskan perkara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penanganan kasus yang turut menyeret empat jenderal polisi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Bareskrim Polri. Menurutnya, tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk mengintervensi atau menciptakan struktur investigasi baru di luar sistem yang sudah ada.

“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apapun. Bahwa presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan, dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” ujar Yusril saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai spekulasi publik, termasuk wacana pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR maupun tuntutan pembentukan tim investigasi independen. Yusril menambahkan bahwa proses hukum yang berjalan di Bareskrim Polri saat ini sudah dilakukan secara intensif sejak beberapa hari lalu.

Dalam penjelasannya, Yusril menekankan bahwa penyidik Polri telah memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk menghimpun alat bukti, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, hingga berkonsultasi dengan para pakar hukum terkait. Pemerintah menilai bahwa mekanisme internal kepolisian saat ini sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan dilaporkan secara transparan kepada publik.

Beberapa poin utama terkait penanganan kasus ini adalah sebagai berikut:

Yusril mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menerima laporan awal mengenai peristiwa ini langsung dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Meskipun demikian, Presiden tetap menjaga batasan profesional dengan tidak mencampuri urusan teknis penyidikan di lapangan.

“Presiden memberikan arahan supaya dilakukan penegakan hukum secara objektif sesuai norma-norma hukum yang berlaku, dan tegakkan hukum itu tanpa pandang bulu. Jadi hanya itu saja. Presiden kan nggak mungkin masuk kepada detail-detail, itu adalah tugas kepolisian,” tegas Yusril.

Kasus dugaan penyadapan ini sebelumnya sempat menarik perhatian publik luas setelah berbagai pihak menyoroti isu keamanan siber dan integritas lembaga negara. Bahkan, isu serupa sempat memicu diskusi mengenai urgensi perlindungan data pribadi dan keamanan komunikasi bagi para pejabat tinggi negara.

Dengan penegasan ini, pemerintah berharap proses hukum dapat terus berjalan tanpa adanya distraksi dari pembentukan tim-tim tambahan yang dinilai tidak diperlukan. Fokus utama saat ini tetap pada pengumpulan alat bukti yang kuat dan pemeriksaan saksi secara mendalam oleh tim penyidik Bareskrim Polri guna memastikan kebenaran atas dugaan penyadapan tersebut.