Strategi BGN Gandeng Eks Pejabat KPK demi Reformasi Tata Kelola
GueBerita.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah Strategis dalam menjaga integritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan merekrut dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan serta memastikan pengawasan yang ketat terhadap program prioritas pemerintah tersebut.
Keputusan tersebut diumumkan secara langsung di Jakarta pada Jumat (6/11/2026). Melalui penempatan tenaga ahli yang berpengalaman dalam penegakan hukum dan manajemen risiko, BGN berharap dapat meminimalisir celah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga eksekusi program di lapangan.
Dua sosok yang kini bergabung dengan BGN tersebut adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin. Mungki Hadipratikno, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, kini mengemban tanggung jawab sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II di Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Sementara itu, Haerudin yang memiliki latar belakang sebagai mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK, dipercaya menempati posisi Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi di Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.
Sudaryono, selaku pimpinan di BGN, menyatakan bahwa pelibatan mantan pejabat KPK ini merupakan wujud nyata komitmen lembaga terhadap prinsip antikorupsi. Menurutnya, integritas dan akuntabilitas adalah pilar utama yang tidak bisa ditawar dalam menjalankan program strategis berskala nasional seperti MBG.
Dalam keterangannya, Sudaryono menekankan bahwa BGN sangat terbuka terhadap setiap kajian, masukan, maupun rekomendasi dari KPK. Hal ini termasuk menindaklanjuti hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program MBG. Setiap saran yang diberikan dipandang sebagai instrumen penting untuk membenahi sistem agar lebih transparan dan efisien.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya upaya pencegahan dini (preventif) agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari. BGN berupaya membangun budaya kerja yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pengawasan yang berjalan secara berkelanjutan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menyasar kepentingan publik yang luas, khususnya pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, Sudaryono memastikan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan harus mampu menjamin bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berkualitas.
Ke depannya, BGN berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas lembaga. Kerja sama dengan KPK dan instansi terkait lainnya merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program tetap berada dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan sistem yang solid dan pengawasan yang ketat, diharapkan kepercayaan publik terhadap program ini dapat terus terjaga dengan baik.
