GueBerita.com – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya saat ini tengah melakukan pendalaman intensif guna mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan yang terjadi saat aksi demonstrasi pada 27 Agustus lalu. Berdasarkan temuan terbaru dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) serta Ditres PPA dan TPPO, polisi mendeteksi adanya struktur terorganisir yang berperan sebagai penyedia dana hingga koordinator lapangan.
Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan bukti hukum mengenai adanya pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pergerakan massa dan pendanaan kegiatan tersebut. Investigasi ini bertujuan untuk memutus rantai keterlibatan pihak luar yang sengaja memicu kekacauan.
Dua Klaster Utama Penggerak Massa
Dalam proses penyidikan, polisi membagi temuan mereka ke dalam beberapa klaster pergerakan. Pada klaster pertama, ditemukan keterlibatan seorang koordinator lapangan berinisial JT. Berdasarkan data penyidikan, massa yang dikerahkan oleh JT diberikan bayaran sebesar Rp 40.000 per orang untuk mengikuti aksi.
Lebih lanjut, JT diduga tidak bergerak sendiri. Ia mendapatkan instruksi atau pesanan dari sejumlah pihak yang diidentifikasi dengan inisial PKL, KHT alias HY, dan SO. Saat ini, kepolisian tengah mendalami sosok yang menjadi intellectual leader atau pengendali utama yang memerintahkan penyiapan massa sekaligus menyediakan anggaran operasional tersebut.
Sementara itu, pada klaster kedua, penyidik menemukan koordinator lapangan lainnya berinisial ER. Menariknya, ER diduga merupakan seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Dalam perannya, ER menjanjikan dan menyiapkan dana sebesar Rp 70.000 per kepala bagi massa yang ia gerakkan.
Keterlibatan Badan Hukum dan Eksploitasi Anak
Selain pergerakan mahasiswa dan individu, penyidikan juga mengarah pada dugaan keterlibatan entitas korporasi. ER diduga menerima pesanan dari sebuah badan hukum yang kini sedang dalam proses pendalaman oleh penyidik. Badan hukum tersebut diduga menjadi pihak penyandang dana utama yang meminta ER untuk mengumpulkan massa dalam aksi 27 Agustus tersebut.
Di sisi lain, temuan yang cukup memprihatinkan muncul dari hasil kerja Ditres PPA dan TPPO. Polisi telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus eksploitasi anak. Para tersangka ini diduga berperan dalam menggerakkan anak-anak untuk terlibat dalam kerusuhan dengan imbalan berupa uang atau upah tertentu.
“Kami tidak akan berhenti sampai di sini dan kami akan terus melakukan pendalaman terhadap para aktor penggerak serta pihak yang menyediakan dana untuk melakukan kerusuhan,” tegas Kombes Iman Imanuddin.
Pemisahan Isu Unjuk Rasa dan Kriminalitas
Polda Metro Jaya menekankan adanya perbedaan mendasar antara aksi penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi undang-undang dengan tindakan kriminal berupa kerusuhan. Pihak kepolisian menyatakan tetap berkomitmen memberikan pelayanan dan pengawalan bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Namun, Kombes Iman menegaskan bahwa kepolisian tidak akan mentoleransi segala bentuk tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Saat ini, para tersangka yang telah diamankan tengah menjalani proses hukum lebih lanjut dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya guna keperluan penyidikan mendalam.
Langkah tegas ini diharapkan mampu mengungkap motif di balik pendanaan kerusuhan tersebut serta memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam provokasi massa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.
