GueBerita.com – Pemerintah Kabupaten Madiun berupaya memantapkan statusnya sebagai pilar lumbung pangan di Jawa Timur melalui pembenahan di berbagai lini. Pemkab Madiun menargetkan lonjakan hasil panen padi, dari rata-rata 7 ton per hektar saat ini menjadi 10 ton per hektar.
Ambisi pengembangan sektor pertanian ini ditegaskan dalam forum koordinasi ketahanan pangan yang mempertemukan jajaran Pemkab Madiun, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan perwakilan kelompok tani di Ruang Rapat Eka Kapti, Pusat Pemerintahan (Puspem) Mejayan, Senin (3/8/2026).
Agenda konsolidasi ini berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2025 mengenai RPJMD Kabupaten Madiun, utamanya dalam menjalankan Misi Ke-3 (Madiun Bersahaja) yang mencakup program prioritas Petani dan Peternak Sejahtera (Pepes).
Bupati Madiun Hari Wuryanto menuturkan bahwa untuk mewujudkan swasembada serta kedaulatan pangan, diperlukan kolaborasi yang solid antarpihak serta penerapan teknologi terkini.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus memberikan dukungan berupa distribusi benih unggul, pupuk bersubsidi, penambahan luas lahan tanam, serta optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna menekan biaya produksi.
Sebagai bentuk nyata dalam upaya perluasan area tanam serta pendayagunaan lahan yang belum produktif, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Ndaru Kendaryanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan infrastruktur penunjang ke pemerintah pusat.
Per tanggal 27 Juli 2026, usulan pembangunan irigasi perpompaan yang mencakup 30 titik di 15 kecamatan telah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
Di samping pengadaan sarana dan alsintan, Pemkab Madiun menekankan krusialnya manajemen air yang efisien di tengah risiko kekeringan yang mulai mengintai beberapa kawasan.
Para petani diminta untuk mengelola penggunaan air secara terukur dan efektif demi menghindari mubazirnya pasokan irigasi.
Lewat bimbingan berkelanjutan dari para penyuluh lapangan, Pemkab Madiun yakin bahwa hambatan teknis di lapangan dapat dideteksi lebih dini, sehingga konsistensi pasokan pangan daerah dapat terus terjamin. (*)
