GueBerita.com – Nasib para guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah di tengah upaya penguatan sektor pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan bahwa guru yang belum berhasil lolos dalam seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan kehilangan pekerjaannya.
Kepastian ini disampaikan oleh Abdul Mu’ti saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 23 September 2026. Pemerintah menekankan bahwa status mereka sebagai tenaga pendidik non-ASN tetap diakui, sehingga mereka dapat terus menjalankan tugas mengajar di sekolah masing-masing.
Peran Strategis Dana BOS bagi Kesejahteraan Guru
Terkait kompensasi atas jasa pengajaran yang diberikan, pemerintah telah menyiapkan skema penggajian melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS sendiri merupakan instrumen pendanaan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke satuan pendidikan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah.
“Guru non-ASN yang tidak lulus tes PPPK atau PNS tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS, dan dana BOS juga bersumber dari pemerintah pusat,” ujar Abdul Mu’ti.
Pemanfaatan dana BOS tidak hanya terbatas pada pembayaran gaji guru honorer atau non-ASN saja. Sesuai dengan petunjuk teknisnya, dana ini juga difungsikan untuk membiayai perbaikan ringan fasilitas sekolah serta mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan ekstrakurikuler bagi para peserta didik.
Transformasi Status PPPK di Tahun 2027
Selain memberikan kepastian bagi guru non-ASN, pemerintah juga tengah mematangkan kebijakan terkait status guru PPPK paruh waktu. Menurut rencana yang dipaparkan oleh Mendikdasmen, tenaga pendidik yang saat ini berstatus PPPK paruh waktu akan mengalami peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu mulai tahun 2027 mendatang.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata sistem kepegawaian di lingkungan pendidikan secara lebih terstruktur. Dengan perubahan status menjadi PPPK penuh waktu, maka hak-hak guru berupa gaji dan tunjangan nantinya akan ditanggung langsung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fokus pada Kualitas dan Keberlanjutan
Kebijakan ini merupakan bagian integral dari visi pemerintah dalam menerapkan program pendidikan negeri gratis yang komprehensif. Mendikdasmen menegaskan bahwa fokus program tidak hanya tertuju pada pembiayaan peserta didik agar dapat mengakses pendidikan, tetapi juga pada keberlangsungan dan kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah.
Pemerintah menyadari bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi guru. Oleh karena itu, selain masalah kesejahteraan, pemerintah juga berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan yang terukur. Pembiayaan untuk program pengembangan kapasitas guru ini akan diupayakan melalui alokasi APBN, sebagai wujud investasi jangka panjang terhadap mutu sumber daya manusia di sektor pendidikan.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para guru non-ASN dapat tetap fokus menjalankan tugasnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa perlu merasa khawatir akan ketidakpastian status ekonomi mereka. Pemerintah terus berupaya mencari jalan tengah agar transisi menuju sistem kepegawaian yang lebih baik dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.
