GueBerita.com – Menghadapi tantangan usia armada yang kian uzur, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akhirnya mendapatkan lampu hijau dari Komisi VI DPR RI untuk melakukan impor kereta rel listrik (KRL) bukan baru. Keputusan ini diambil sebagai langkah taktis guna menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Persetujuan tersebut tercapai dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (23/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, memaparkan urgensi di balik rencana pengadaan armada tambahan tersebut.
Urgensi Peremajaan Armada
Bobby menjelaskan bahwa saat ini KAI mengoperasikan 92 rangkaian kereta (trainset) dengan usia rata-rata mencapai 41 tahun. Angka ini dinilai sudah sangat kritis mengingat operasional kereta api menuntut standar keamanan yang ketat.
Menurutnya, ketika sebuah rangkaian kereta memasuki usia 45 tahun, tantangan yang dihadapi bukan sekadar faktor usia. Terdapat kendala teknis yang signifikan, terutama terkait ketersediaan suku cadang yang mulai langka di pasaran. Selain itu, material logam pada badan kereta juga mulai mengalami fatigue atau kelelahan material yang berisiko menurunkan keandalan operasional.
“Sampai dengan tahun 2031, kita harus mengganti 87 trainset dengan yang lain,” ungkap Bobby dalam rapat tersebut.
Proyeksi Kebutuhan Penumpang
Selain faktor teknis, keputusan impor ini juga didasari oleh proyeksi peningkatan volume penumpang yang sangat masif. KAI memprediksi jumlah pengguna KRL harian akan menembus angka 2,5 hingga 3 juta orang pada tahun 2040.
Untuk mengakomodasi lonjakan tersebut sekaligus menuntaskan penggantian armada lama, KAI menghitung kebutuhan tambahan sekitar 200 rangkaian kereta. Saat ini, tantangan terbesar terletak pada keterbatasan kapasitas produksi di dalam negeri.
PT INKA, sebagai produsen kereta nasional, saat ini memiliki kapasitas produksi sekitar tiga rangkaian kereta per tahun. Meskipun terdapat rencana peningkatan kapasitas menjadi lima rangkaian per tahun pada 2027, angka tersebut masih belum mampu mengejar laju kebutuhan operasional KRL yang mendesak.
Solusi Transisi dan Komitmen Industri Lokal
Data KAI menunjukkan bahwa kekurangan armada sudah mulai terasa pada tahun 2026, dengan defisit mencapai 13 kereta. Jika ditambah dengan keterlambatan produksi dari pihak manufaktur sebanyak sembilan kereta, maka total kekurangan armada saat ini mencapai 22 unit.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan dukungannya terhadap rencana impor sebagai solusi transisi. Namun, pihak legislatif memberikan catatan penting agar kebijakan ini tidak mematikan industri dalam negeri.
DPR menekankan bahwa KAI harus tetap memprioritaskan sinergi dengan PT INKA dalam jangka panjang. Berikut adalah poin-poin utama kesepakatan tersebut:
- Impor sebagai Transisi: Pengadaan kereta bukan baru diizinkan sebagai solusi sementara untuk menambal kekurangan armada yang mendesak.
- Standar Kualitas: Kereta yang didatangkan harus melalui proses seleksi ketat, memiliki riwayat penggunaan yang baik, serta wajib melalui tahap refurbishment (pembaruan) sebelum dioperasikan.
- Sinergi Industri: KAI didorong untuk terus memperkuat kemampuan industri perkeretaapian lokal agar kebutuhan armada di masa depan dapat dipenuhi secara mandiri dan berkelanjutan.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas layanan KRL Jabodetabek sembari menunggu kapasitas produksi kereta nasional meningkat secara bertahap. Fokus utama tetap pada kenyamanan dan keselamatan penumpang sebagai prioritas transportasi publik.
