GueBerita.com – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, telah secara resmi melantik Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan.
Prosesi pengukuhan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 19 Juni 2026, bertempat di Aula Asta Cita yang berlokasi di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar.
Acara penting ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP, Setya Nugraha, yang memberikan dukungan pada pelantikan tersebut.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan, menunjukkan sinyal kuat kolaborasi antarlembaga di tingkat provinsi.
Sejumlah bupati dan wali kota dari berbagai penjuru Sulawesi Selatan juga turut hadir, menandakan pentingnya peran BPKP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam upacara yang khidmat, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman membacakan surat keputusan resmi yang menetapkan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai pimpinan BPKP di wilayah Sulawesi Selatan.
Dengan pembacaan keputusan tersebut, Mardiyanto Arif Rakhmadi secara sah resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan keyakinannya yang tinggi terhadap kemampuan Mardiyanto Arif Rakhmadi dalam mengemban amanah dan tanggung jawab jabatan yang baru ini.
Ia juga menyampaikan sambutan hangat serta harapan agar Mardiyanto dapat menjalankan tugasnya dengan baik selama bertugas di Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan betapa krusialnya peran kerja sama antara BPKP dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan akuntabel.
Oleh karena itu, ia berharap agar sinergi positif yang telah terjalin erat selama ini dapat terus diperkuat dan ditingkatkan di masa-masa mendatang.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten memandang bahwa kolaborasi yang solid antarberbagai instansi merupakan salah satu elemen fundamental dalam upaya meningkatkan kualitas serta efektivitas penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat daerah.
