GueBerita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah penegakan hukum melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara. Operasi senyap yang berlangsung pada Senin, 21 September 2026, ini menyasar sejumlah pejabat daerah setempat.
Dalam rangkaian operasi tersebut, Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, dilaporkan turut diamankan oleh tim penyidik lembaga antirasuah. Penangkapan ini menjadi sorotan publik mengingat posisi strategis yang bersangkutan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bolmut.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, telah memberikan konfirmasi terkait adanya kegiatan penindakan tersebut. Meski demikian, pihak KPK belum memberikan keterangan detail mengenai konstruksi perkara atau dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi penangkapan ini.
“Benar, sedang ada kegiatan di lapangan,” ujar Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin (21/9/2026) sore.
Sebagai bagian dari proses pengumpulan alat bukti, tim penyidik KPK juga terpantau melakukan penggeledahan dan penyegelan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut. Tercatat, sebanyak empat ruang kerja kepala dinas telah disegel oleh petugas guna mengamankan dokumen atau barang bukti yang relevan dengan penyelidikan.
Terkait status hukum pihak-pihak yang terjaring dalam operasi ini, KPK masih menjalankan prosedur yang berlaku sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaga penegak hukum tersebut memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif.
Proses pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan status hukum dari individu yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau hanya dimintai keterangan sebagai saksi. KPK dijadwalkan akan segera mengumumkan secara resmi hasil dari operasi tangkap tangan tersebut kepada publik setelah proses verifikasi selesai dilakukan.
Operasi ini menambah daftar panjang aksi penindakan KPK terhadap kepala daerah di Indonesia. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait dampak penangkapan ini terhadap pelayanan publik di wilayah tersebut.
Publik kini menantikan pernyataan resmi dari juru bicara KPK mengenai detail kasus, termasuk pasal yang disangkakan serta daftar pihak lain yang mungkin turut diamankan dalam operasi tersebut.
