GueBerita.com — Pemerintah pusat secara konsisten mematangkan strategi preventif tindak pidana korupsi serta memperkokoh sistem tata kelola di tingkat daerah. Keseriusan ini diwujudkan lewat penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi yang bertempat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Selasa (4/8).
Agenda krusial tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Jawa Timur, termasuk Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun, dengan agenda yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan, Kementerian Dalam Negeri menjalin kolaborasi strategis bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Rangkaian penyampaian materi dilaksanakan secara mendalam dari pagi hingga malam hari yang terbagi ke dalam tiga sesi utama. Pendekatan menyeluruh ini dirancang untuk meminimalisir potensi penyimpangan sekaligus menutup celah pelanggaran hukum di lingkup birokrasi.
Forum tersebut mengulas sejumlah poin krusial, mulai dari perbaikan sistem, alur pencegahan korupsi, internalisasi nilai-nilai integritas, hingga penentuan tolak ukur kinerja bagi setiap kepala daerah.
Dalam forum itu, ditekankan bahwa pemberantasan korupsi merupakan kewajiban bersama. Kepala daerah diimbau untuk menjadi panutan, sementara pihak DPRD diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara imparsial.
Di sisi lain, penguatan instrumen pengawasan internal di daerah dipercayakan kepada Inspektorat Daerah sebagai garda terdepan pencegahan dini. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun diinstruksikan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang tangguh.
Sementara itu, peran lembaga pengawas serta aparat penegak hukum menjadi tumpuan pamungkas dalam upaya pemulihan kerugian negara serta penegakan hukum yang berkeadilan.(*)
