GueBerita.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan Evaluasi Kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kurun waktu hingga September 2026. Penjelasan ini disampaikan dalam forum Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri merinci serapan anggaran kementerian hingga 14 September 2026. Tercatat realisasi anggaran telah mencapai Rp4,36 triliun, atau sekitar 63,54 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6,86 triliun. Anggaran ini digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan dan berbagai program prioritas nasional yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.
Salah satu fokus utama yang dipaparkan adalah keterlibatan Kemendagri dalam penanganan krisis di sejumlah wilayah. Sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan intensif di lapangan. Proses pemulihan ini ditargetkan berlangsung secara berkelanjutan hingga tahun 2028.
Selain di Sumatera, langkah konkret juga dilakukan di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui dukungan tanggap darurat. Peran krusial dijalankan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) yang memberikan layanan jemput bola bagi masyarakat terdampak bencana.
Layanan administrasi kependudukan menjadi prioritas selama masa tanggap darurat, dengan total penerbitan dokumen pengganti mencapai lebih dari 59 ribu layanan untuk masyarakat di Sumatera dan 11.225 layanan bagi warga terdampak gempa di NTT.
Di bidang ekonomi, Kemendagri tetap konsisten dalam memantau stabilitas inflasi daerah. Hingga Agustus 2026, tingkat inflasi nasional terpantau masih berada dalam koridor target pemerintah, yakni di angka 2,5 persen dengan deviasi plus minus 1 persen. Stabilitas ini dijaga melalui koordinasi rutin antara pemerintah pusat dan daerah.
Kemendagri juga berperan aktif dalam mendukung agenda strategis Presiden, yang mencakup:
- Program pembangunan 3 Juta Rumah.
- Inisiatif pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
- Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Program Sekolah Rakyat dan penguatan kapasitas pelayanan publik di tingkat daerah.
Menatap tahun 2027, Mendagri memproyeksikan arah kebijakan yang menitikberatkan pada transformasi digital di sektor pemerintahan, penguatan kesehatan fiskal daerah, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan desa. Untuk mendukung agenda besar tersebut, Kemendagri mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp5,28 triliun di atas pagu indikatif 2027 sebesar Rp5,64 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran yang diusulkan adalah Rp10,93 triliun.
Selain kinerja internal kementerian, Mendagri juga melaporkan capaian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Hingga 14 September 2026, realisasi anggaran BNPP tercatat sebesar Rp266,6 miliar atau 69,41 persen dari pagu Rp384,1 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat perbatasan, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta penegasan batas wilayah negara.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Wakil Ketua Komisi II, Aria Bima. Forum tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan strategis, termasuk Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, pimpinan KPU, Bawaslu, DKPP, serta perwakilan dari Kementerian ATR/BPN.
