Syarat Pengganti Gibran: Harus dari Parpol Koalisi Prabowo
GueBerita.com – Proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang kosong pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka kini memasuki tahap krusial. Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa sosok calon pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Ketentuan tersebut merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Yusril menjelaskan bahwa aturan ini menjadi landasan hukum utama bagi proses pemilihan calon pengganti sebelum nantinya diajukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Menurut Undang-Undang MD3, calon itu harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu itu,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/11/2026).
Meski terdapat batasan mengenai latar belakang partai pengusung, Yusril menekankan bahwa kewenangan untuk menyeleksi dan mengajukan dua nama calon wapres sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Presiden memiliki keleluasaan untuk melakukan konsultasi dengan partai-partai koalisi maupun pihak terkait lainnya sebelum menetapkan nama yang akan diserahkan kepada MPR.
Mekanisme pengisian jabatan ini akan dimulai setelah MPR secara resmi menyampaikan surat pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan wapres kepada Presiden. Setelah menerima surat tersebut, Presiden memiliki tenggat waktu paling lama 14 hari untuk menyodorkan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, lembaga legislatif tersebut memiliki waktu maksimal 60 hari untuk melakukan pemilihan dari dua nama yang diajukan.
Yusril menambahkan bahwa MPR memerlukan waktu sekitar tiga hari untuk mempersiapkan langkah kelembagaan, termasuk proses administrasi pengajuan nama calon. Pemerintah menargetkan agar seluruh rangkaian proses pengisian jabatan ini dapat rampung sebelum akhir Desember 2026, meskipun konstitusi memberikan batas waktu hingga 60 hari.
“Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini,” tambah Yusril.
Sebagai langkah antisipasi, pihak pemerintah berkomitmen untuk melakukan verifikasi ketat terhadap persyaratan setiap calon. Hal ini dilakukan guna meminimalisir potensi sengketa atau kendala hukum yang mungkin timbul terkait syarat administratif calon wapres di kemudian hari.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun menjabat sebagai Wapres. Prabowo menyoroti peran aktif Gibran, terutama dalam menjalankan tugas lapangan untuk memantau efektivitas program pemerintah di berbagai wilayah, termasuk di daerah-daerah terpencil.
Seiring dengan berjalannya proses transisi ini, publik menantikan siapa sosok yang akan dipilih oleh Presiden Prabowo untuk mendampingi sisa masa jabatannya. Konsolidasi di internal partai koalisi diperkirakan akan menjadi penentu utama dalam mengerucutkan dua nama calon yang akan diajukan ke meja MPR dalam waktu dekat.
