Tuntas Penantian 34 Tahun: 1.570 Keluarga Transmigran Terima SHM
GueBerita.com – Pemerintah Indonesia secara resmi menuntaskan persoalan legalitas lahan bagi 1.570 keluarga transmigran yang telah menanti kepastian hukum selama puluhan tahun. Langkah ini ditandai dengan penyerahan 2.770 Sertipikat Hak Milik (SHM) yang disalurkan serentak di lima provinsi di seluruh Indonesia pada Kamis (12/11/2026).
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyerahkan langsung dokumen kepemilikan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap para pejuang ekonomi yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan daerah. Penyerahan ini mencakup lahan di 19 lokasi yang tersebar di delapan kabupaten, yakni Rejang Lebong, Lahat, Tolitoli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, dan Nagekeo.
Dalam sambutannya, Iftitah menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat ini merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti bahwa di antara para penerima, terdapat keluarga transmigran yang telah menanti hak atas tanah mereka selama 34 tahun. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membayar utang negara kepada warga transmigrasi yang telah berjasa dalam pengembangan wilayah.
Pencapaian dan Kontribusi Sektor Transmigrasi
Pemerintah mencatat akselerasi signifikan dalam penyelesaian sengketa pertanahan transmigrasi dalam dua tahun terakhir. Secara akumulatif, sebanyak 16.835 bidang tanah telah disertifikasi, memberikan kepastian hukum kepada lebih dari 11.000 kepala keluarga transmigran di seluruh tanah air.
Program transmigrasi sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah pembangunan nasional. Hingga saat ini, program tersebut telah berhasil melahirkan tiga provinsi baru, serta memperluas cakupan wilayah administratif hingga 116 kabupaten/kota dan 1.567 desa. Selain aspek kewilayahan, sektor ini juga menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Sebagai contoh, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, tercatat mampu menyumbang sekitar 40 persen dari total produksi beras di provinsi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dedikasi para transmigran berdampak langsung pada stabilitas ekonomi lokal maupun nasional.
Dampak Nyata bagi Keluarga Transmigran
Bagi para penerima sertifikat, dokumen SHM ini bukan sekadar lembaran kertas administratif, melainkan fondasi untuk membangun masa depan yang lebih stabil. Abdul Habib, seorang transmigran asal Timor Timur yang ditempatkan di SP 2 Malili, Luwu Timur, sejak tahun 2000, mengungkapkan rasa syukurnya.
Senada dengan Abdul, Kornelis Gidungudana, warga UPT Elefare di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, juga merasakan kelegaan yang sama. Setelah menanti selama 13 tahun sejak penempatan pada 2013, ia kini memiliki hak penuh atas lahan yang ia garap.
Keberhasilan program ini menjadi catatan penting dalam agenda reformasi agraria di sektor transmigrasi. Pemerintah menegaskan akan terus melanjutkan proses revitalisasi kawasan dan penyelesaian sengketa lahan agar seluruh transmigran mendapatkan hak legal yang setara, demi terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan di kawasan-kawasan transmigrasi di Indonesia.
