Sebaran 26 Ribu Pengawas Karhutla: Kalimantan Dominasi SDM Lapangan

GueBerita.com – Upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kini mengandalkan pendekatan berbasis komunitas sebagai ujung tombak pengawasan di lapangan. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat strategi ini dengan mengoptimalkan peran kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar hingga ke pelosok desa.

Hingga Minggu (15/11/26), Kemenhut mencatat sebanyak 26.304 warga telah terdaftar dan aktif sebagai anggota MPA. Keterlibatan warga lokal dinilai krusial karena mereka merupakan pihak yang paling memahami kondisi geografis serta menjadi garda pertama dalam mendeteksi titik api sebelum meluas menjadi bencana berskala besar.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut, Thomas Nifinluri, memaparkan bahwa sebaran anggota MPA ini terbagi ke dalam lima regional utama di Indonesia. Kalimantan tercatat memiliki jumlah personel terbanyak dengan total 9.008 orang. Wilayah Sumatra menempati posisi kedua dengan 6.528 anggota, diikuti oleh regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan 5.802 anggota.

Sementara itu, wilayah Sulawesi memiliki 3.052 anggota, dan regional Maluku serta Papua mencatatkan 1.914 anggota. Thomas menekankan bahwa peran puluhan ribu warga ini bukan sekadar sebagai tenaga tambahan, melainkan sebagai sistem deteksi dini yang melakukan patroli rutin serta pelaporan cepat saat terjadi indikasi kebakaran.

Dalam memperkuat pertahanan terhadap karhutla, pemerintah kini merencanakan pembentukan 500 kelompok MPA baru yang akan didistribusikan ke berbagai wilayah prioritas. Kelompok-kelompok baru ini nantinya akan menerima pelatihan teknis mendalam serta dukungan peralatan operasional yang memadai, seperti mesin pompa pemadam, pompa punggung, dan alat pelindung diri (APD).

Tidak hanya berfokus pada aksi pemadaman, anggota MPA juga dibekali kemampuan teknis untuk pencegahan, termasuk pembuatan sekat bakar, sekat kanal, serta edukasi mengenai metode pembukaan lahan tanpa bakar. Langkah ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih proaktif dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan.

Guna menjaga keberlanjutan program, Kemenhut juga mengintegrasikan aspek ekonomi ke dalam kegiatan MPA. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh Manggala Agni, para anggota didorong untuk mengembangkan potensi ekonomi produktif, seperti agroforestri, budidaya jamur, hingga pengembangan sektor lebah madu di desa-desa sekitar kawasan hutan.

Namun, tantangan di lapangan masih tetap ada. Thomas mengakui bahwa efektivitas operasional MPA sering terkendala oleh keterbatasan anggaran, kendala geografis yang menyulitkan akses mobilisasi, minimnya jaringan komunikasi di wilayah terpencil, hingga persoalan regenerasi anggota. Ketersediaan sumber air yang terbatas saat musim kemarau juga menjadi kendala teknis yang kerap dihadapi di lapangan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kemenhut menerapkan skema kolaborasi lintas sektor. MPA bekerja berdampingan dengan Manggala Agni, pemerintah daerah, pemerintah desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta unsur TNI dan Polri. Perusahaan swasta yang beroperasi di sekitar kawasan hutan juga turut dilibatkan dalam koordinasi pengendalian kebakaran.

Evaluasi berkala terus dilakukan untuk mengukur efektivitas kelompok ini, mulai dari tingkat keaktifan organisasi, kecepatan respons pelaporan, hingga keberhasilan dalam menekan angka karhutla di wilayah masing-masing. Kemenhut berharap, melalui penguatan MPA, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan karhutla dapat terus meningkat.

Sebagaimana ditegaskan oleh Thomas, misi utama dari program ini adalah memastikan bahwa pencegahan menjadi prioritas utama. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang lebih tangguh terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan di masa depan.