Krisis Myanmar dan Kabut Asap: Nasib Konsensus Lima Poin ASEAN

GueBerita.com – Para Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara anggota ASEAN berkumpul di Manila, Filipina, pada Sabtu, 15 November 2026, untuk membahas sejumlah isu krusial yang mendesak bagi stabilitas dan keamanan kawasan, termasuk penanganan krisis politik di Myanmar serta ancaman kabut asap lintas batas.

Dalam pertemuan tersebut, para diplomat tinggi ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Konsensus Lima Poin sebagai kerangka kerja utama dalam merespons situasi di Myanmar. Meskipun telah berjalan selama lima tahun sejak kesepakatan tersebut dirumuskan pada 2021, implementasi poin-poin perdamaian tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan di lapangan.

Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, dalam taklimatnya memaparkan laporan terkait misi kemanusiaan yang ia laksanakan di Myanmar pada Oktober 2026. Ia telah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan guna meninjau perkembangan situasi terkini. Saat ini, rancangan keputusan pasca-peninjauan tersebut masih dalam proses finalisasi sebelum nantinya diserahkan kepada para pemimpin negara anggota ASEAN.

Sikap Tegas ASEAN terhadap Myanmar

Terkait partisipasi politik Myanmar dalam forum-forum resmi, Lazaro menegaskan bahwa ASEAN belum memberikan pelonggaran apa pun. Kebijakan pembatasan terhadap perwakilan politik Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi, termasuk KTT dan pertemuan tingkat menteri, tetap diberlakukan secara konsisten.

Sebagai informasi, Konsensus Lima Poin yang disepakati pada 2021 merupakan respons kolektif ASEAN terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar. Lima poin utama tersebut meliputi:

Hingga saat ini, penyaluran bantuan kemanusiaan menjadi satu-satunya poin yang dinilai berjalan secara konsisten, sementara aspek dialog dan penghentian kekerasan masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan sepenuhnya.

Penanganan Kabut Asap Lintas Batas

Selain isu politik, agenda pertemuan di Manila juga menyoroti ancaman lingkungan, khususnya kabut asap lintas batas yang berdampak pada kesehatan dan ekonomi di kawasan. Para menlu mendesak percepatan pembentukan pusat koordinasi ASEAN untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang menjadi pemicu utama kabut asap.

Laporan menyebutkan bahwa kabut asap yang bersumber dari kebakaran di Indonesia tidak hanya berdampak pada Singapura dan Malaysia, namun pada Oktober 2026, dampaknya juga dirasakan hingga ke Filipina. Pusat koordinasi ini nantinya diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas negara dalam upaya pencegahan dan penanganan dampak kebakaran yang meluas.

Pembentukan Pusat Maritim ASEAN

Dalam upaya memperkuat integrasi kawasan, para menteri luar negeri juga secara resmi mengadopsi nota konsep dan kerangka acuan pembentukan Pusat Maritim ASEAN. Pusat ini akan berkedudukan di Filipina dan diproyeksikan menjadi wadah strategis bagi negara-negara anggota.

Keberadaan Pusat Maritim ASEAN ini ditujukan untuk mendukung berbagai inisiatif di bidang kemaritiman, termasuk koordinasi operasional pelabuhan serta pengembangan ekonomi maritim secara berkelanjutan. Kesepakatan ini menjadi langkah konkret ASEAN dalam mempererat kerja sama di tengah tantangan geopolitik dan lingkungan yang sedang dihadapi kawasan.